Surabaya, NU Online
KH Hasyim Muzadi, cawapres dari PDI-P berjanji tidak akan menghidupkan Departemen Penerangan (Deppen ) lagi jika dirinya dipercaya rakyat memimpin bangsa ini. Sebab Deppen hanya akan berfungsi mengamputasi peranan pers. Sementara keberadaan pers dijamin oleh undang undag (UU).

Maka tidak salah kalau kemudian peranan media massa kurang maksimal. Di era reformasi, terutama dalam pemerintahan Ibu Megawati (presiden Megawati Sukarnoputri), media lebih longgar sehingga kreativitas sangat menonjol.  Hal tersebut dikemukakan KH Hasyim Muzadi ketika melakukan dialog interaktif 'Menuju Masa Depan Indonesia" di Hotel Hyatt, kemarin.
 
Pengasuh Ponpes Al Hikam Malang itu lebih lanjut mengatakan, saat ini pemerintah tidak memiliki media. Karena itu, banyak program dan kebijakan pemerintah tidak sampai kepada rakyat. "Belum efektifnya media massa dalam menyuarakan program dan kebijakan pemerintah, juga karena kurang efektifnya Kementerian Komunikasi dan Informasi. Sedangkan keberadaan RRI maupun TVRI, untuk menyuarakan progarm pemerintrah hanya sekedar nunut (numpang) saja," kata Hasyim Muzadi

Kedepan, kata Ketua Umum PBNU non aktif, RRI dan TVRI harus lebih diefektifkan.Pada kesempatan itu Hasyim Muzadi juga menandaskan, bahwa dirinya saat ini tidak akan meninggal habitatnya, khususnya dilingkungan santri. Karena sampai saat ini dirinya tidak berubah karena terus berada di lingkungan pesantren. "Kalau disuruh memilih antara cawapres dan kiai, saya lebih senang menjadi kiai. Alasannya, kalau jadi kiai lebih banyak menerima daripada mengeluarkan biaya," tuturnya.

Menyinggung masalah 'stempel terorisme' yang belakangan menempel Indonesia, Hasyim Muzadi menandaskan, ia berusaha menghilangkan stempel terorisme tersebut bersama sejumlah tokoh agama sering mengadakan pertemuan. "Pertemuan itu kita lakukan umtuk memberikan penyadaran kepada kelompok masyarakat yang radikal," imbuh Hasyim (cih)