Jakarta, NU Online
Heboh makanan berformalin mengundang reaksi berbagai pihak. Reaksi cukup keras dikeluarkan oleh Majelis Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Sehat (MPP-GPS) yang menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk kelalaian dan keteledoran pemerintah dalam melindungi dan menyediakan akses kesehatan bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut terungkap dalam konferensi pers MPP-GPS yang dilaksanakan di gedung PBNU, Jl. Kramat Raya Jakarta Pusat, Selasa (3/1)

Sekretaris Jendral MPP-GPS, A. Rouf Qusyairi menyatakan bahwa Balai Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (BPOM) dinilai tidak optimal pada aspek pengawasan langsung di lapangan. “Hal itu juga menunjukkan buruknya kinerja manajemen BPOM sebagai institusi yang independen,” tandasnya.

Dalam konferensi pers itu, MPP-GPS mendesak kepada pemerintah untuk melakukan langkah serius dan sungguh-sungguh dalam menyelesaikan kasus formalin tersebut. Bila diperlukan secepatnya dilakukan langkah-langkah restrukturisasi dan perombakan manajemen yang utuh dan terpadu menyangkut hubungan, tata kerja, mekanisme dan akuntabilitas Departemen Kesehatan dan BPOM.

Selain itu, MPP-GPS juga mendesak kepada Kapolri segera menangkap dan menindak tegas oknum-oknum yang secara nyata mengedarkan dan menggunakan formalin secara illegal. MPP-GPS juga meminta kepada Kapolri untuk memutus mata rantai peredaran formalin yang disalahgunakan sebagai bahan pengawet makanan.

MPP-GPS juga mendesak kepada Menteri Perdagangan (Mendag) agar melakukan pengetatan tata niaga impor bahan formalin dan zat-zat kimia lainnya yang berpotensi untuk disalahgunakan. Hal itu penting dilakukan agar bahan berbahaya tersebut tidak beredar bebas lagi di pasaran seperti yang selama ini terjadi. (rif)