Jakarta, NU Online
Rencana pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Muria di Jawa Tengah sebagai sumber alternatif belum merupakan harga mati.

"Tetapi, memang, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disebutkan pada 2015-2020 kita bisa menggunakan PLTN yang aman. Mengacu Perpres No.5/2006, kita juga bisa menggunakan nuklir," kata Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Teknologi dan SDM Evita Herawati Legowo di Jakarta, Kamis.

<>

Evita mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk "Urgensi Energi Nuklir" yang digelar Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor.

Sementara dalam diskusi Evita menyatakan, kebutuhan energi terus mengalami kenaikan. Terkait kelistrikan, dalam Rencana Umum Kelistrikan disebutkan kebutuhan tenaga listrik nasonal yang pada 2006 mencapai 100 Twh akan menjadi 450 TWh pada 2006.

Saat ini, kata Evita, sumber energi terbesar masih berasal dari minyak bumi. Sebagai sumber energi tak terbarukan, lama kelamaan tentunya akan habis. Oleh karena itu, katanya, harus diupayakan sumber-sumber energi alternatif dan terbarukan, salah satunya energi nuklir.

Deputi Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Adi Wardoyo meyakinkan masyarakat bahwa energi nuklir adalah aman dan jauh lebih murah dibandingkan sumber energi yang berasl dari fosil.

Namun, Adi memaklumi adanya sikap penolakan masyarakat pada pembangunan PLTN, seperti terjadi di Jawa Tengah. "Kita memaklumi karena ini merupakan hal baru. Tentunya perlu terus dilakukan pemberian informasi sekaligus pendidikan pada masyarakat," katanya.

Sementara itu Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Reksa Bumi (Marem) Dr Lilo Sunaryo menyatakan, betatapun bermanfaatnya energi nuklir, namun tetap memiliki risiko yang serius.

Menurut dia, pemerintah sebaiknya memanfaatkan sumber energi terbarukan lainnya yang selama ini belum digarap secara optimal. "Alam Indonesia ini kaya dengan sumber energi terbarukan," katanya.

Sedangkan Ketua Umum GP Ansor Saifullah Yusuf meminta pemerintah
menyelesaikan dulu faktor nonteknis, seperti penolakan masyarakat, sebelum merealisasikan pembangunan PLTN.

"Masyarakat kan ketakutan dengan rencana pembangunan PLTN itu. Ini diselesaikan dulu. Pemerintah harus bisa meyakinkan masyarakat kalau memang PLTN ini tidak berbahaya," katanya. (ant/mad)