PMII Sumenep Demo DPRD

Sumenep, NU Online
Seratus Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar aksi demo di depan kantor DPRD setempat, Rabu (5/4).

Aksi para mahasiswa yang dikawal ketat aparat kepolisian itu, sempat terjadi aksi dorong-mendorong di depan pintu masuk antara pendemo dengan aparat, karena pengunjuk rasa berusaha memaksa masuk ke gedung dewan.

"Tolong aparat keamanan minggir, mahasiswa hanya ingin meminta dewan mempublikasikan hasil audit APBD tahun 2005 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, yang diduga banyak penyimpanyan," ujar Katua PMII Cabang Sumenep, Sugianto.

Para pengunjukrasa meminta dewan agar tidak tergesa-gesa membahas APBD tahun 2006, sebelum hasil audit APBD tahun sebelumnya dipublikasikan, karena masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui sejauh mana hasil pembangunan Sumenep secara umum dan apa saja yang dilakukan Pemkab selama ini.

Bila hasil audit APBD tahun 2005 tidak segera dipublikasikan, mana mungkin masyarakat mengetahui hasil pembangunan dan yang harus dikembangkan.

Bahkan, ia juga meminta DPRD Sumenep tidak hannya melakukan pembahasan, melainkan merekomendasikan pembangunan yang dinilai syarat KKN.

"Warga terus akan dibodohi oleh legislatif dan eksekutif, bila hasil audit tidak dipublikasikan," ucap Sugianto, menegaskan.

Sementara itu, pimpinan DPRD Kabupaten Sumenep, seperti KH A Buya Busro Karim. KH Warist Ilyas, dan KH Wakir Abdullah, berusaha menemui para pengujuk rasa tersebut.

"Dewan paham dengan kedatangan mahasiswa, jadi bila meminta dewan harus mempublikasikan RAPBD tahun 2006, tidak mungkin terpenuhi, karena drafnya belum diserahkan oleh eksekutif," ucap Ketua DPRD Sumenep, KH A Buya Busro Karim.

Sedangkan hasil audit BPK soal APBD tahun 2005, dewan juga belum menerima dari BPK, jadi dewan juga tidak bisa memenuhi permintaan mahasiswa, sebelum BPK menyerahkan..

"Namun demikian, kami akan berusaha mempublikasikan bila dewan sudah menerima hasil audit tersebut dari BPK," tutur Busro, berjanji. (ant/mkf)