Nasional
Aliansi Petani Minta Pemerintah Perkuat SDM Petani
NU Online · Sabtu, 7 September 2019 | 13:00 WIB
Sekjen API, Muhammad Nuruddin
Abdul Rahman Ahdori
Kontributor
Jakarta, NU Online
Perkembangan pertanian di Indonesia terus mendapat saran dari sejumlah elemen, mulai dari akademisi sampai aktivis organisasi petani. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) RI beragam tanggapan ada yang memberikan apresiasi ada juga yang mengevaluasi.
Kali ini, giliran Aliansi Petani Indonesia (API) yang ikut memberikan komentar terkait agraria Indonesia. Organisasi petani yang memiliki misi melakukan pemberdayaan melalui pendidikan & penguatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya bagi petani ini menginginkan Kementan tidak hanya fokus pada pengadaan barang alat tani saja tetapi harus memfaasilitasi petani meningkatkan kapasitas.
Sekretaris Jenderal API, Muhammad Nuruddin mengatakan, selama ini pemerintah hanya fokus memberikan bantuan alat tani dan benih tani. Tidak menumbuhkan Sumber Daya Manusa (SDM) petani. Hal itu dapat dibuktian dari banyaknya bantuan kepada para petani tidak dibarengi dengan program penguatan kapasitas kepada petani.
"Padahal di lapangan sudah ada penyuluh pertanian dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkatan Desa.
“Mereka lebih senang pengadaan barang yang diberikan kepada Gapotan, tapi untuk pengembagan SDM? bagaima mengolah, memahami adanya penyakit tanaman pangan, terutama petani Padi Jagung kedelai tidak ada pembinaan SDM,” katanya kepada NU Online, Sabtu (7/9).
Menurutnya, dengan beragam perkembangan yang dimiliki pemerintah saat ini seharusnya mampu membangun manusia petani sehingga kebijakan maupun pengembangan petani benar-benar bermanfaat untuk petani bukan pengusaha tani.
“Misalnya soal pengadaan bantuan benih saja, benih saja anggarannya besar hampir 5 Triliun. Ini gak tahu itu, yang dapat untung pengusaha. Kenapa petani tidak dilatih untuk menjadi penakar atau pemulih benih biar dia dapat mengadaptasi benih unggul yang memiliki karakteristik topografis dan krimatologis,” ujarnya.
Menurutnya, dengan beragam perkembangan yang dimiliki pemerintah saat ini seharusnya mampu membangun manusia petani sehingga kebijakan maupun pengembangan petani benar-benar bermanfaat untuk petani bukan pengusaha tani.
“Misalnya soal pengadaan bantuan benih saja, benih saja anggarannya besar hampir 5 Triliun. Ini gak tahu itu, yang dapat untung pengusaha. Kenapa petani tidak dilatih untuk menjadi penakar atau pemulih benih biar dia dapat mengadaptasi benih unggul yang memiliki karakteristik topografis dan krimatologis,” ujarnya.
Program peningkatan kapasitas bagi petani lanjut Gus Din sangat penting karena menjadi seorang petanipun membutuhkan pengetahuan sehingga ketika pemerintah akan memberikan subsidi bibit tidak harus membeli ke pengusaha tani melainkan melalui petani-petani kecil yang dinilai sangat membutuhkan.
Ia menjelaskan, saat ini pengawasan kepada penyedia bibitpun masih sangat lemah, hal itu dibuktikan dari bibit-bibit yang diterima para petani tidak laik bahkan mengecewakan. Penguatan kapasitas kepada petani, lanjutnya merupakan amanat konstitusi bahwa sebagai warga negara harus diberdayakan oleh pemerintah.
“Selain itu jangan melihat petani sebagai konsumen, lihatlah petani sebagai manusia seutuhnya,” ujarnya.
Untuk itu ia mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang berorientasi pada sistem ekonomi nasional sehingga dapat menyeimbangkan konsumsi dan produksi pertanian di Indonesia. Selanjutnya, petani kecil harus diberikan retribusi lahan sehingga pertanian di bumi pertiwi masih menjadi kekuatan pangan.
Kontributor: Abdul Rahman Ahdori
Editor: Muiz
Editor: Muiz
Terpopuler
1
Tim TP2GP dan Kemensos Verifikasi Pengusulan Kiai Abbas sebagai Pahlawan Nasional
2
Atas Dorongan PBNU, Akan Digelar Jelajah Turots Nusantara
3
Rais Aam Sampaikan Bias Hak dan Batil Jadi Salah Satu Pertanda Kiamat
4
Khutbah Jumat Bahasa Jawa: Keutamaan & Amalan Istimewa di Hari Asyura – Puasa, Sedekah, dan Menyantuni Yatim
5
Jejak Mbah Ahmad Mutamakkin, Peletak Dasar Keilmuan, Pesantren, dan Pemberdayaan Masyarakat di Kajen
6
Pangkal Polemik ODOL Kegagalan Pemerintah Lakukan Tata Kelola Transportasi Logistik
Terkini
Lihat Semua
