Banyak Negara Dukung Kemerdekaan Palestina, Saatnya Buka Negosiasi Teritori
NU Online · Senin, 3 Juni 2024 | 08:15 WIB
Suci Amaliyah
Kontributor
Jakarta, NU Online
Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia, M. Imam Aziz menyarankan Indonesia mulai membuka negosiasi teritori Palestina menyusul banyak negara telah mendukung kemerdekaan Palestina.
Sebelumnya, sejumlah negara Uni Eropa (UE) resmi mengakui negara Palestina di tengah agresi brutal Israel di Jalur Gaza. Spanyol dan Irlandia selaku bagian UE mengakui Palestina di hari yang sama, Selasa (28/5/2024). Langkah ini disusul Norwegia. Mereka menyebut pengakuan tersebut sebagai tonggak sejarah.
"Ini bagian paling sulit. Jadi tidak selesai dengan sekadar Palestina Merdeka. Paling tidak ada 3 isu yang harus dilakukan Indonesia jika membuka negosiasi teritori," ujar Imam Aziz kepada NU Online, Kamis lalu di Jakarta.
Pertama, teritori Palestina sebelum dicaplok Israel. Menurutnya, teritori ini kemungkinan yang akan diklaim rakyat Palestina.
Kedua, teritori yang tersisa dari upaya Israel menguasai kawasan. Ketiga, opsi PBB yakni two state (dua bagian kawasan  yang dianggap sebagai win win solution). Â
"Nah, dari tiga hal itu mana yang akan dipakai basis kesepakatan? Nggak semudah yang dibayangkan. Pasti terjadi tarik menarik antara Palestina dan Israel," ungkap Imam.
Imam berharap Indonesia dapat menjadi mediator dalam konflik ini dengan mengambil inisiatif memulai pembicaraan dengan pemimpin Palestina Mahmoud Abbas.
"Indonesia selama ini bisa dianggap pihak netral  dibandingkan negara-negara di kawasan Teluk. Indonesia tidak punya kepentingan khusus di kawasan itu," jelasnya.
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Akhir Safar, Songsong Datangnya Maulid
2
Gaji dan Tunjangan yang Terlalu Besar Jadi Sorotan, Ketua DPR: Tolong Awasi Kinerja Kami
3
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
4
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
5
Prabowo Minta Proses Hukum Berjalan Sepenuhnya untuk Wamenaker yang Kena OTT KPK
6
Pemerintah Berencana Tambah Utang Rp781,9 Triliun, tapi Abaikan Efisiensi Anggaran
Terkini
Lihat Semua