Nasional

Ditanya terkait Menteri, Sekjen PBNU: Kita Serahkan ke Presiden

Kamis, 17 Oktober 2019 | 08:00 WIB

Ditanya terkait Menteri, Sekjen PBNU: Kita Serahkan ke Presiden

Sekretaris Jendral PBNU, H Helmy Faishal Zaini (kiri) mendampingi Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj hendak berziarah ke Tebuireng. (Foto: NU Online/Syamsul Arifin)

Jombang, NU Online
Sekretaris Jendral Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), H Helmy Faishal Zaini menjelaskan, bahwa sikap NU dalam pemerintahan Jokowi tetap tidak ingin mendikte dan memaksa-maksa.
 
Bahkan dalam menentukan pembantu presiden tingkat menteri, pihaknya menyerahkan totalitas ke presiden terpilih dalam Pemilu 2019 lalu.
 
Baginya, presiden tentu punya pengalaman dan pertimbangan khusus dalam memilih orang yang akan membantunya. "Apalagi ini periode kedua dari Presiden Jokowi," jelasnya, saat mengunjungi Pesantren Tebuireng, Kamis (17/10).
 
"Secara sikap, PBNU dalam hal kabinet memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada presiden karena itu hak prerogatifnya menentukan anak bangsa yang ikut dalam kabinet," katanya.
 
Dikatakannya, pilihan sikap ini agar tidak menimbulkan kesan NU maksa dan haus kekuasaan politik. NU sebagai organisasi tetap netral dan memilih politik yang lebih tinggi, yaitu politik kebangsaan.
 
"Kita tidak ada sikap buru-buru, memaksa ini atau memaksa itu dan lebih ke sami'na wa atha'na ke presiden," ungkapnya.
 
Beberapa nama dari kader NU santer dikabarkan masuk dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf. Nama-nama tersebut antara lain yaitu Ipang Wahid, putra KH Salahuddin Wahid dan Yenni Wahid (putri Gus Dur). Dua nama ini merupakan keturunan dari Hadratussyaikh KH M Hasyim Asyari.
 
Selain itu, Ketua PBNU KH Said Aqil juga dikabarkan masuk dalam pos mentri. Selanjutnya, ada mantan Wakil Gubenur Jawa Timur Syaifullah Yusuf dan Muhammad Hanif Dhakiri. Nama terakhir saat ini menjabat Menteri Ketenagakerjaan dan Plt Menteri Pemuda dan Olahraga RI.
 
Saat ditanya apakah PBNU memberikan usulan nama untuk dijadikan mentri ke Jokowi dan Ma'ruf Amin, Helmi tidak menjawab dan hanya mengembalikan ke presiden.
 
"Saya kira Presiden sudah mencatat itu,"tandas Helmy.
 
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin periode 2019-2024 rencananya akan dilakukan Ahad (20/10) pukul 14.30 WIB di Gedung MPR RI.
 
Pelantikan ini pada awalnya akan digelar pagi pukul 10:00 WIB pada hari yang sama. Dan diamankan setidaknya 27 ribu aparat gabungan.
 
Sejumlah tokoh bangsa dan duta besar negara sahabat dijadwalkan hadir. Seperti Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Mantan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dan pimpinan partai koalisi.
 
Kontributor: Syarif Abdurrahman
Editor: Syamsul Arifin