Gandeng Muslimat NU, Menkum Bakal Hadirkan Posbakum hingga Tingkat Desa

Jakarta, NU Online
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mencanangkan bakal menggandeng Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) untuk menghadirkan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) hingga tingkat kelurahan. Ide tersebut merupakan usaha lanjutan setelah 2.500 kader Muslimat NU mendapatkan pelatihan Paralegal.

"Dengan 36 juta anggota Muslimat NU yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten, kecamatan, desa, bahkan ranting menghadirkan Posbankum dalam setiap desa saya yakin Kemenkum harap banyak agar setiap desa Muslimat NU bisa mendirikan Posbankum," katanya saat sambutan pembukaan pelatihan paralegal Muslimat NU di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum (Kemenkum) RI, Jakarta Pusat, Sabtu (14/6/2025). 

Dalam merealisasikan itu, Andi berencana akan menggandeng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemen PDT), Kementeriaan Dalam Negeri (Kemendagri), dan serta organisasi kemasyarakatan lainnya.

"Gerakan Muslimat NU baik di bidang pendidikan, keagamaan, dakwah maupun yang lain-lain dengan memiliki jumlah majelis taklim yang luar biasa banyaknya, saya berharap jumlah desa dan kelurahan kita yang jumlahnya kurang lebih sekitar 80.000 saya yakin dan percaya seharusnya Pos Bantuan Hukum," jelasnya.

Ia mengaku kementeriannya merasa terbantu atas pelatihan paralegal tersebut karena Muslimat NU nantinya bakal turut menyelesaikan target pembentukan 7.000 Posbakum.

"Target kami Kementerian Hukum hanya 7.000 Posbankum. Kami sudah membentuk baru 5.008, Muslimat NU sekarang memberi kontribusi 1.794, baru sekali ya. Kami target 7.000 yang kami sudah selesai 5.008, Muslimat NU sekali bergerak 1.794," jelasnya.

"Karena itu sekali lagi saya berharap kolaborasi ini bisa menjadi kekuatan bangsa dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang selamanya tidak hanya diselesaikan lewat proses litigasi, kita bisa membayangkan akar-akar persoalan," tambahnya.

Di sisi lain, Andi menjelaskan kelebihan Muslimat NU dalam menyelesaikan masalah hukum masyarakat yang tidak hanya dibutuhkan pendekatan hukum formal, melainkan juga kearifan dan kebijaksanaan.

"Persoalan-persoalan pertanahan, wakaf dan lain sebagainya, justru kearifan itu yang akan menjadi tujuan kita dalam rangka pembentukan Pos Bantuan Hukum itu," jelasnya.

Terkait pemecahan rekor baru dalam Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) Pelatihan Paralegal Muslimat NU secara daring, Andi sepenuhnya yakin terhadap data yang sepenuhnya adalah benar.

"Saya yakin dan percaya (menghadirkan) ibu-ibu Muslimat NU bukan perkara yang sulit, satu stadion (di) Senayan (GBK) saja dalam waktu semalam bisa penuh apalagi hanya dengan virtual," katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya menyampaikan bahwa kader Muslimat di tingkat ranting dan desa diharapkan bisa berkontribusi dalam mencari solusi dari berbagai problematika hukum masyarakat, salah satunya dalam permasalahan inses (penyimpangan seksual). 

"Kami berharap bahwa Muslimat yang ada di lini paling bawah, di desa-desa, ini akan menjadi bagian untuk mencari solusi bagaimana Posbankum (pos bantuan hukum) bersamaan dengan pola restorative justice," ujarnya. 

Ia juga menyebut bahwa pencatatan acara pelatihan dalam Rekor MURI tidak serta merta mengurangi keikhlasan kader Muslimat tetapi sebagai bukti nyata kontribusi perempuan dalam ranah hukum di lingkup masyarakat. 

"Kami ingin bahwa tapakan sejarah kami ini bisa tercatat," terangnya.