Nasional MUNAS KONBES NU 2023

Gus Yahya Laporkan Pencapaian Program PBNU dalam 20 Bulan Terakhir

Senin, 18 September 2023 | 20:00 WIB

Gus Yahya Laporkan Pencapaian Program PBNU dalam 20 Bulan Terakhir

Sidang Pleno Munas dan Konbes NU 2023 di Gedung Serbaguna, Asrama Haji Pondok Gede, Senin (18/9/2023). (Foto: NU Online)

Jakarta, NU Online

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf melaporkan program-program kerja PBNU yang tengah dijalankan dalam 20 bulan terakhir setelah perhelatan Muktamar ke-34 NU di Lampung. Pencapaian ini disampaikan Gus Yahya dalam Sidang Pleno Munas dan Konbes NU 2023 di Gedung Serbaguna, Asrama Haji Pondok Gede.


"Ada program yang sudah berjalan. Sore ini ada pembagian SK kehutanan sosial kepada kelompok tani hutan di GBK oleh presiden. Dan sebagian dari kelompok tani adalah yang didampingi oleh PBNU," ucap Gus Yahya, Senin (18/9/2023).


Di bidang ekonomi, sambung Gus Yahya, telah mendirikan Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU) di Kabupaten Jember, Jawa Timur yang  menjadi model percontohan bagi BUMNU se-Indonesia.


"Ada banyak program terkait ekonomi salah satunya BUMNU grosir pangan di Jawa Timur," terang Pengasuh Pesantren Raudlatul Thalibin, Leteh Rembang.


Gus Yahya mengungkapkan, saat ini PBNU juga sedang berupaya melakukan supervisi dan advokasi kepada cabang-cabang NU untuk membangun bisnis masing-masing sebagai sumber pendanaan untuk kegiatan organisasi.


"Tentu kita harus mulai dengan yang paling mungkin. Yang kami dahulukan cabang-cabang kelas A yang sudah terverifikasi dan validasi strukturnya," tutur Gus Yahya.


"Kalau sudah sesuai maka PBNU akan mengadvokasi pembentukan bisnis untuk cabang," imbuhnya.


Secara tegas, Gus Yahya mendorong cabang-cabang memiliki bisnis namun tidak menganjurkan PWNU untuk membuat bisnis sendiri. "Biar cabang saja karena kalau PWNU akan tumpang tindih market bisnisnya. Jadi pasarnya rebutan," tegasnya.


Sementara untuk skema bisnis, Gus Yahya memaparkan tiap PCNU yang sudah punya bisnis berkewajiban menyetor keuntungan bisnis kepada PWNU.


"Kita membuat skema sedemikian rupa supaya kalau PCNU punya bisnis tidak dibawa pulang oleh pengurusnya. Dan, ini sudah ada yang jalan di Jawa Timur, tapi secara progresif akan kita kembangkan lebih lanjut," jelasnya.