Indonesia Kena Tarif Trump 32 Persen, DPR Desak Pemerintah Tak Bergantung Satu Negara Tujuan Ekspor

Jakarta, NU Online

Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai keputusan Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald J Trump untuk mengenakan tarif sebesar 32 persen terhadap seluruh produk ekspor Indonesia sebagai langkah sepihak yang mencederai semangat perdagangan global. Ia mendesak pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional agar tidak bergantung pada satu pasar.


"Amerika tidak lagi membangun dunia, justru memaksakan mimpi sendiri dan menumbalkan negara lain demi kepentingannya. Kebijakan tarif sepihak ini akan memperluas ketimpangan dan menciptakan ketegangan baru dalam perdagangan global,” tegas Said saat diwawancarai di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2025).


Ia menjelaskan bahwa setidaknya 105 negara telah menjadi korban tarif sepihak ala Trump dengan dalih resiprositas atau timbal balik. Menurutnya, konsep tarif timbal balik tidak bisa diterapkan sembarangan tanpa mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan struktur perdagangan antarnegara.


"Kalau begini terus, negara kuat akan bertindak semena-mena. Amerika dulu dihormati karena mau membangun dunia bersama pasca Perang Dunia Kedua. Sekarang negara lain dianggap tidak ada apa-apanya," ujarnya.


Kuasai fiskal dan buka pasar alternatif

Melihat perkembangan ini, Said mendesak pemerintah Indonesia untuk segera memperkuat ketahanan fiskal dan mempercepat reformasi struktural di sektor ekonomi. Ia juga mendorong pembukaan akses pasar baru agar Indonesia tidak terjebak ketergantungan pada satu negara tujuan ekspor.


"Kita harus hati-hati kelola fiskal, percepat deregulasi, dan buka pasar baru. Jangan hanya andalkan satu pintu, apalagi kalau pintu itu bisa ditutup sewaktu-waktu dengan alasan sepihak seperti ini,” kata legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu.


Dalam konteks perundingan dagang, Said menyatakan bahwa Indonesia tetap terbuka untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat, tetapi dengan prinsip keadilan.


"Kami mendorong negosiasi tetap dilakukan. Tapi kerangkanya harus jelas: perdagangan yang adil, bukan memaksakan kehendak lewat tekanan tarif," tegasnya.


Ia juga menyebut bahwa tarif yang dikenakan AS bukan hanya 32 persen, melainkan bisa mencapai total 42 persen jika digabung dengan tarif dasar sebesar 10 persen yang sudah berlaku lebih dulu.


Melihat dinamika ini, Said menilai keberadaan forum BRICS menjadi semakin relevan sebagai “katup pengaman” baru di tengah dunia yang tak lagi bisa banyak berharap pada lembaga seperti WTO, Bank Dunia, atau IMF yang dianggap diam terhadap langkah sepihak negara-negara besar.


"BRICS kini jadi keniscayaan. Dunia membutuhkan platform baru untuk menyeimbangkan kekuatan global yang semakin timpang," ujarnya.


Sebelumnya, Presiden AS Donald J Trump mengirim surat resmi kepada Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin (7/7/2025), yang isinya mengumumkan penerapan tarif 32 persen terhadap seluruh produk ekspor Indonesia mulai 1 Agustus 2025.


"Hubungan kita, sayangnya, jauh dari timbal balik. Mulai 1 Agustus 2025, kami akan mengenakan tarif 32 persen kepada Indonesia atas semua produk Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat," tulis Trump melalui akun X resminya @TrumpTruthOnX, dikutip Selasa (8/7/2025).


Trump berdalih bahwa tarif tersebut merupakan respons atas apa yang ia sebut sebagai praktik tarif dan hambatan perdagangan Indonesia selama bertahun-tahun yang menyebabkan defisit besar bagi AS.


"Tarif ini dapat dimodifikasi, naik atau turun, tergantung pada hubungan kami dengan negara Anda,” lanjutnya dalam surat yang menandai babak baru ketegangan dagang Indonesia-AS.


Langkah Trump tersebut diumumkan hanya beberapa jam setelah Presiden Prabowo menghadiri KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro, yang menghasilkan deklarasi bersama untuk memperkuat kerja sama multilateral dan mendorong reformasi tata kelola global.