Mengenal Sosok Margaret Aliyatul Maimunah, Nakhoda Baru Fatayat NU
Sabtu, 16 Juli 2022 | 20:30 WIB
![Mengenal Sosok Margaret Aliyatul Maimunah, Nakhoda Baru Fatayat NU](https://storage.nu.or.id/storage/post/16_9/mid/margaret-fatayat_1657979750.webp)
Margaret Aliyatul Maimunah terpilih secara aklamasi sebagai nakhoda baru Fatayat Nahdlatul Ulama masa khidmah 2022-2027. (Foto: dok. Fatayat NU)
Ali Musthofa Asrori
Penulis
Palembang, NU Online
Margaret Aliyatul Maimunah akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai nakhoda baru Fatayat Nahdlatul Ulama masa khidmah 2022-2027. Pasalnya, ia didukung mayoritas delegasi Kongres ke-16 Fatayat NU meliputi pimpinan wilayah dan cabang dari seluruh Indonesia.
Ia didaulat menjadi Ketua Umum PP Fatayat NU melalui keputusan sidang pleno tertutup dengan agenda pemilihan ketum baru yang digelar di Auditorium Utama Jakabaring Sport City (JSC), Palembang, Sumatra Selatan, Sabtu (16/7) petang.
Siapa sebenarnya sosok Margaret ini? Liya, sapaan akrabnya, merupakan putri kedua pasangan KH Mohammad Faruq dan Hj Lilik Chodijah binti KH Aziz Bisri bin KH M Bisri Sansuri Jombang Jawa Timur, salah satu pendiri NU yang terkenal ahli fiqih itu.
Sejak kecil, Liya menempuh pendidikannya di Pesantren Denanyar Jombang (MI-MTs-MAN). Pasca lulus dari MAN, ia mendaftar kuliah di IAIN Sunan Ampel Surabaya (sekarang UIN). Lalu, melanjutkan pengembaraan intelektualnya di Pascasarjana Universitas Indonesia (UI). Di kampus ini, ia mengambil Program Studi Kajian Wanita.
Liya aktif dan senang dengan dunia organisasi sejak belia. Kecintaannya berorganisasi sudah tampak sejak ia duduk di bangku MI hingga di MAN. Ia aktif di OSIS, Pramuka, maupun olahraga. Pada saat di kampus hingga saat ini, ia memiliki segudang pengalaman di sejumlah organisasi.
Antara lain, Ketua Korp Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau Kopri PMII Putri di Rayon Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya (2000-2001), Ketua PMII Komisariat Adab Cabang Surabaya Selatan (2001-2002), pengurus Pimpinan Wilayah Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama Jawa Timur sebagai Anggota Bidang Minat dan Bakat (1999-2001) dan Bendahara II (2001-2002).
Kegilaannya dalam berorganisasi ini pun dibenarkan oleh sahabatnya yang menjabat Ketua Pimpinan Wilayah PW Fatayat NU Jawa Timur Dewi Winarti. Dewi mengatakan, Margaret merupakan pribadi yang ramah. Dia salah seorang ‘Ning Denanyar’ yang senang berorganisasi dan membaur dengan banyak kalangan.
“Saya mengenal dia sejak masa kami di PMII IAIN Sunan Ampel, kemudian aktif bersama di IPPNU Jatim, dan hari ini kami masih dalam nafas perjuangan yang sama di Fatayat NU,” tutur Dewi kepada NU Online di sela pembukaan Kongres Fatayat Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan di Jakabaring Sport City (JSC) Palembang Sumatra Selatan, Jumat (15/7/2022) siang.
“Sampai dengan posisinya hari ini sebagai calon Ketua Umum PP Fatayat NU 2022. Sosoknya sebagai sekretaris umum tidak menjadikan dirinya merasa sebagai pejabat Fatayat. Tapi, dia tetap sering menyapa kami di Jawa Timur lebih sebagai seorang ‘sahabat’,” sambung Dewi.
Berlanjut ke IPPNU hingga Fatayat
Setelah itu, Liya didaulat menjadi Sekretaris Umum PP IPPNU (2006-2009) dan berlanjut menjabat sebagai Ketua Umum di organisi pelajar perempuan NU ini selama tiga tahun, 2009-2012.
Tak puas hanya di kalangan pelajar, Liya pun bergegas melangkah kakinya menuju organisasi Fatayat. Di banom perempuan muda NU ini, ia didaulat menduduki kursi Wakil Koordinator Bidang Ekonomi PP Fatayat NU (2009-2015) dan berlanjut sebagai Sekretaris Umum (2015-2020).
Saat menjabat sebagai Ketua Umum PP IPPNU, ia telah menginisiasi beberapa program. Antara lain, Laskar Pelajar Putri Anti Narkoba, Anti Pornografi, Anti Radikalisme, dan Anti Kekerasan. Kedua, Rumah Pelajar. Ketiga, Sekolah Kebangsaan Pelajar.
Putri kelahiran 11 Mei 1979 ini memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan dan upaya pemberdayaan kaum perempuan dan perlindungan anak. Usai lulus dari UI, ia langsung bergabung dengan lembaga penelitian perempuan, Women Research Institute (WRI).
Sejak kuliah di UI, ia aktif melakukan berbagai penelitian mengenai perempuan dan anak, antara lain: Kehidupan Perempuan Pesantren yang Dipoligami serta Dampaknya terhadap Anak-anak; Perempuan yang Bekerja di Salon Spa di Jakarta; Perempuan Penderita HIV; Kebijakan tentang Terminal Tiga (terminal khusus TKI), implementasinya, dan dampaknya terhadap TKW yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga.
Suka menulis
Liya juga menulis beberapa artikel tentang perempuan dan anak. Antara lain “Analisa Undang-Undang Ketenagakerjaan kaitannya dengan Perlindungan Maternalitas Buruh Perempuan”, di majalah EGALITA, Pusat Studi Gender, UIN Malang, 2012.
Kemudian, artikel berjudul “Perempuan Muda Menjadi Pemimpin, Siapa Takut?”, di majalah Rekanita, PP IPPNU, Jakarta. Pada Agustus 2008, ia menulis “Remaja Putri: Awas, tertular HIV/AIDS” di Majalah Rekanita, PP IPPNU, Jakarta. Lalu, berjudul “Haruskan Ujian Nasional Dilanjutkan?” di Majalah Rekanita, PP IPPNU, Jakarta, Agustus 2007.
Liya bahkan menulis beberapa buku terkait perempuan. Antara lain: “Perempuan Berdaya Nusantara Jaya: Landasan Advokasi Pemberdayaan Perempuan”, Paramuda Cendekia Muda. Jakarta. 2015. “Panduan Amaliah Ramadhan untuk Pelajar Putri”, kolaborasi dengan Latifatus Sun’iyyah, Litbang PP IPPNU, Jakarta, Agustus 2012.
Di luar hobinya sebagai penulis, Liya pernah menjadi Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI (membidangi ketenagakerjaan, kesehatan, BKKBN, Badan POM, BNP2TKI) pada 2008-2009. Dua tahun kemudian, tepatnya pada 2010-2014, ia bergabung sebagai Tenaga Ahli Komisi VIII DPR RI (membidangi agama, sosial penanggulangan bencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, BAZNAS).
Terakhir, ia menjadi Tenaga Ahli Anggota Komisi X DPR RI (membidangi pendidikan dan kebudayaan, Pendidikan Tinggi, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata) tahun 2014-2017. Sesekali, Liya mengajar di almamaternya, UI, pada Program Studi Kajian Wanita mengenai Metodologi Feminis dan Pengalaman Penelitian Perempuan.
Pewarta: Musthofa Asrori
Editor: Fathoni Ahmad
Terpopuler
1
Sumodiningrat adalah Sumodiningrat, bukan Habib Hasan bin Yahya
2
MK Pertahankan Batas Usia 30 Tahun untuk Gubernur dan 25 Tahun untuk Bupati/Walikota
3
Putusan MK soal Perubahan Ambang Batas Pencalonan Pilkada 2024
4
Putusan MK Diabaikan, Warganet Ramai-Ramai Unggah 'Peringatan Darurat'
5
Pertaruhan Muktamar PKB di Tengah Hilangnya Momentum Rekonsiliasi dengan PBNU
6
DPR Pilih Rujuk Putusan MA daripada MK dalam Aturan Usia Calon Kepala Daerah
Terkini
Lihat Semua