Jakarta, NU Online
Tim Halal Bio Farma Mahsun Muhammadi menilai Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran strategis dalam pelaksanaan Program Rencana Aksi Nasional (RAN) Kemenkes RI untuk mengeliminasi kanker serviks dalam rencana aksi nasional tahun 2030.
"Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia ikut berpartisipasi aktif dalam keberhasilan Program Rencana Aksi Nasional (RAN) eliminasi kanker serviks tahun 2030 melalui 90% - 75% - 90%," kata dia dalam Halaqah Fiqih Peradaban Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) di Gedung PBNU Jakarta, Rabu (27/12/2023).Â
Ia menjelaskan, program eliminasi kanker serviks yang diusung oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengadaptasi konsep 90% - 75% - 90%, sedikit berbeda dengan panduan World Health Organization (WHO) yang menggunakan konsep 90% - 70% - 90%.Â
Konsep ini menargetkan 90 persen pemberian vaksinasi kanker serviks, 75 persen skrining, dan 90 persen pengobatan bagi penderita kanker serviks.
"90 persen perempuan mendapat Vaksinasi HPV lengkap usia 15 tahun. 75 persen perempuan mendapatkan skrining kanker serviks (High Performance HPV DNA) pada usia 35 dan 5 tahun. 90 persen perempuan dengan lesi pra-kanker mendapatkan terapi," terang Mahsun.
Dia menerangkan, kanker serviks merupakan ancaman serius bagi kesehatan perempuan Indonesia. Dengan adanya program tersebut, diharapkan dapat mengurangi angka kematian akibat kanker serviks yang saat ini menduduki peringkat kedua setelah kanker payudara.
"Kanker serviks adalah pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali dalam tubuh, sedangkan serviks itu adalah di bagian leher rahim," urainya.
Ia menambahkan, lebih dari 70 persen kasus kanker serviks disebabkan oleh virus HPV tipe 16-18. Penularan virus ini tidak hanya melalui hubungan seksual, tetapi juga bisa terjadi secara non-seksual.Â
"Sayangnya hampir 70 persen sudah lebih dari stadium lanjut, lebih dari stadium 2B, sudah terjadi penyebaran. Sangat terlambat dan biasanya kalau sudah terlambat ini sebagian tidak tertolong," tutur.
Vaksinasi kanker serviks, jelas dia, menjadi fokus utama pemerintah, dengan pemberian dua dosis dilakukan pada anak-anak usia 9 tahun, sementara untuk usia di atas 13 tahun, diperlukan tiga dosis vaksin.
"Vaksinasi kanker serviks ini dengan melihat pentingnya, pemerintah mengambil langkah menjadi program nasional disuntikkan kepada kelas 5 dan 6 SD pada bulan imunisasi nasional," tandas Mahsun.
Terpopuler
1
Sumodiningrat adalah Sumodiningrat, bukan Habib Hasan bin Yahya
2
MK Pertahankan Batas Usia 30 Tahun untuk Gubernur dan 25 Tahun untuk Bupati/Walikota
3
Putusan MK soal Perubahan Ambang Batas Pencalonan Pilkada 2024
4
Putusan MK Diabaikan, Warganet Ramai-Ramai Unggah 'Peringatan Darurat'
5
Pertaruhan Muktamar PKB di Tengah Hilangnya Momentum Rekonsiliasi dengan PBNU
6
DPR Pilih Rujuk Putusan MA daripada MK dalam Aturan Usia Calon Kepala Daerah
Terkini
Lihat Semua