Pemerintah Klaim Investasi Semester I/2025 Tembus Rp942,9 Triliun, Target 2026 Naik Jadi Rp2.175 Triliun
NU Online · Sabtu, 16 Agustus 2025 | 08:00 WIB

Menteri Investasi Rosan Roeslani dalam Konferensi Pers: RAPBN dan Nota Keuangan, Jumat (15/8/2025) (Tangkapan layar Kemenkeu RI)
M Fathur Rohman
Kontributor
Jakarta, NU Online
Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roeslani mengumumkan capaian investasi nasional pada semester pertama 2025 mencapai Rp942,9 triliun, tumbuh 13,6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Pencapaian ini menyerap lebih dari 1,25 juta tenaga kerja.
“Penanaman modal asing menyumbang Rp432 triliun atau 45,9 persen, sementara penanaman modal dalam negeri sebesar Rp510,3 triliun atau 54 persen,” ujar Rosan dalam Konferensi Pers: RAPBN dan Nota Keuangan dikutip NU Online, Jumat (15/8/2025) via Youtube Kemenkeu RI.
Secara geografis, investasi di luar Jawa sedikit lebih besar (50,5 persen atau Rp476 triliun) dibandingkan di Jawa (49,5 persen atau Rp466,9 triliun). Sektor mineral mendominasi dengan kontribusi 69 persen, diikuti perkebunan dan kehutanan 24 persen, migas 6 persen, dan kelautan-perikanan 1 persen.
Untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp2.175,26 triliun, naik 14,2 persen dari target 2025. Rosan optimistis target ini tercapai melihat tren kenaikan signifikan lima tahun terakhir, yang totalnya mencapai Rp13.032,8 triliun pada periode 2025–2029.
Menurutnya, meningkatnya minat investor, baik asing maupun domestik, tak lepas dari reformasi regulasi, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang perizinan usaha.
"PP ini menjawab tiga tantangan utama: kepastian perizinan, simplifikasi proses, dan penataan struktur regulasi," jelasnya.
Percepatan Perizinan untuk Tarik Investor
Salah satu terobosan penting PP 28/2025 adalah pemberian kewenangan kepada Kementerian Investasi/BKPM untuk menerbitkan izin secara otomatis jika kementerian teknis tidak memprosesnya dalam waktu yang sudah disepakati, misalnya 20 hari kerja.
"Dulu, proses perizinan bisa molor sampai 3 bulan, bahkan setahun. Sekarang, jika lewat batas waktu, kami langsung keluarkan izinnya. Ini disambut sangat positif oleh pelaku usaha," kata Rosan.
Langkah ini diharapkan memperbaiki iklim investasi sekaligus mempercepat penciptaan lapangan kerja berkualitas. Ia menegaskan, percepatan perizinan juga relevan dengan kemajuan teknologi dan tuntutan efisiensi proses bisnis global.
Rosan juga menyoroti pentingnya diversifikasi sektor investasi. Meski mineral masih dominan, pemerintah mendorong sektor lain seperti industri hilirisasi, energi baru-terbarukan, dan perikanan untuk berkembang lebih besar.
"Kontribusi sektor perikanan baru 1 persen, ini peluang besar yang akan kami dorong," ujarnya.
Dengan capaian paruh pertama tahun ini dan pipeline proyek yang tengah berjalan, ia optimistis target investasi 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun akan tercapai.
"Banyak proyek yang sudah masuk tahap konstruksi dan siap beroperasi. Ini menjadi modal kuat untuk tahun depan," pungkasnya.
Terpopuler
1
Khutbah Jumat HUT Ke-80 RI: 3 Pilar Islami dalam Mewujudkan Indonesia Maju
2
Ketua PBNU Sebut Demo di Pati sebagai Pembangkangan Sipil, Rakyat Sudah Mengerti Politik
3
Khutbah Jumat: Kemerdekaan Sejati Lahir dari Keadilan Para Pemimpin
4
Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan, Perbaikan Spiritual dan Sosial Menuju Indonesia Emas 2045
5
Sri Mulyani Sebut Bayar Pajak Sama Mulianya dengan Zakat dan Wakaf
6
Khutbah Jumat Bahasa Jawa: Wujud Syukur atas Kemerdekaan Indonesia ke-80, Meneladani Perjuangan Para Pahlawan
Terkini
Lihat Semua