Respons Ibu-Ibu Muslimat NU soal Program Makan Bergizi Gratis

Surabaya, NU Online

Dalam Sidang Pleno XIV Kongres Ke-18 Muslimat NU tentang program gizi nasional, Pimpinan Cabang (PC) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Titik Murdiana Sari menanggapi isu terkait dengan pengadaan makan bergizi untuk siswa, baik dari SD, SMP, SMA maupun yang sederajat. 

“Memang sampai saat ini masih belum final project, masih butuh pengembangan lagi, tidak satu program itu selesai dalam satu langkah se-Indonesia raya, itu tidak mungkin,” ujarnya kepada NU Online di Asrama Haji Suolilo Surabaya, Jumat (14/2/25).

Ia menyebut, terkait dengan tanggapan guru yang ingin mendapatkan fasilitas yang sama tentang makan bergizi, hal ini tidak sesuai sebagai sosok orang tua. Pihaknya tidak setuju ketika pemberian makan gratis kepada seluruh siswa mayoritas dan seluruh siswa Indonesia. 

“Karena sebenarnya yang harus dibantu mereka yang benar-benar dalam posisi yang sangat rendah atau kekurangan. Salah satu contoh di lapangan ketika orang tua mampu atau kaya harus memberikan perhatian yang tinggi kepada anak, bukan memberikan uang saku kepada anak untuk jajan di sekolah,” terangnya.

Dijelaskan olehnya, sebenarnya stunting itu tidak hanya terjadi pada mereka yang kurang gizi saja, tetapi dipicu kurangnya perhatian orang tua kepada anak. Untuk guru atau tenaga pendidik setiap bulan sudah mendapatkan penghasilan.

“Kita mensyukuri apa yang kita terima itu akan lebih baik,” ungkapnya.

 

Sementara PC Muslimat NU Kabupaten Sragen, Jawa Tengah Setyo Murniati menyoroti tentang mekanisme pendistribusian di pondok pesantren. 

“Kalau di pondok pesantren semua siswa kan mukim, semua jatah makan dicukupi oleh pondok pesantren, nanti distribusinya bagaimana jika ada jatah makan dari luar pesantren,” jelasnya. 

Lebih lanjut, sebenarnya program pesantren dan program pemerintah harus duduk bersama dan menyamakan dengan kebutuhan pesantren. Ia mencontohkan dengan anggaran jatah 10 ribu di alokasikan kekurangannya kurang memenuhi standar gizi anak. Kedua, kurang bersinergi dengan sekolah-sekolah berbasis pesantren. 

“Program ini saya anggap bagus, tetapi butuh dikaji ulang agar lebih bagus lagi pada masyarakat,” paparnya.

Senada, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana memberikan solusi dari problem tidak meratanya program makan bergizi gratis. Tahun ini targetnya berkisar antara Rp 17,5 juta anggaran sasaran pemenuhan gizi dengan 5.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi. 

“Di tahun 2025 ini siswa akan mendapatkan secara merata program makanan bergizi. Hal tersebut akan terus dilakukan diverifikasi dan divalidasi. Terkait kerja sama dengan Muslimat NU, bahwa Muslimat NU akan membantu membentuk 1000 tim operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” jelasnya.

“Karena di setiap daerah mengalami perbedaan pemenuhan menu yang disiapkan, untuk itu kami akan terus melakukan evaluasi dan inovasi,” tambahnya.

Kontributor: Yulia Novita Hanum