Usai Pidato Prabowo, Menteri Keuangan Rincikan Peta Eksekusi APBN 2026

Jakarta, NU Online 
Setelah Presiden Prabowo Subianto memaparkan garis besar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dalam Sidang Paripurna DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap detail teknis pelaksanaan delapan agenda prioritas pemerintah.

 

Sri Mulyani menegaskan, APBN 2026 dirancang sebagai instrumen utama untuk mewujudkan amanat konstitusi yang berpihak pada rakyat. 

 

"Anggaran ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi harus menjadi solusi nyata untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan,” ujarnya dalam Konferensi Pers: RAPBN dan Nota Keuangan dikutip NU Online Jumat (15/8/2025) dari YouTube Kemenkeu RI.

 

Alokasi terbesar diberikan pada sektor pendidikan, mencapai Rp757,8 triliun atau 20 persen dari APBN. Dana ini terbagi untuk beasiswa Bidikmisi, LPDP, dan Kartu Indonesia Pintar senilai Rp41 triliun, tunjangan profesi guru PNS dan non-PNS Rp178,7 triliun hingga sarana-prasarana pendidikan sebesar Rp150 triliun yang mencakup rehabilitasi sekolah, bantuan operasional sekolah, PAUD, serta pembangunan sekolah unggulan di sembilan lokasi dengan anggaran Rp3 triliun.

 

Sektor kesehatan mendapat alokasi Rp244 triliun, termasuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi 96,8 juta jiwa dan subsidi bagi 49,6 juta peserta kelas 3. 

Anggaran ini juga mendukung imunisasi nasional, penanggulangan tuberkulosis, cek kesehatan gratis untuk 130 juta warga, penanganan stunting melalui dana desa Rp2,9 triliun, serta revitalisasi Puskesmas, posyandu, dan rumah sakit.

 

Ketahanan pangan dianggarkan Rp164,4 triliun, mencakup subsidi pupuk Rp46,9 triliun, pembangunan lumbung pangan Rp53,3 triliun, bantuan alat dan benih, serta cadangan pangan Rp29,9 triliun.

Untuk ketahanan energi, pemerintah mengalokasikan Rp402,4 triliun, yang mencakup subsidi energi, pengembangan energi baru terbarukan (Rp37,5 triliun), insentif perpajakan (Rp16,7 triliun), jaringan gas, dan listrik desa.

 

Program Makan Bergizi Gratis untuk 82,9 juta penerima mendapatkan anggaran Rp335 triliun. Pemerintah juga menargetkan pembangunan 770 ribu rumah rakyat, dengan dukungan fasilitas pembiayaan perumahan Rp33,5 triliun, subsidi bunga, bantuan uang muka, dan program rumah swadaya bagi keluarga miskin.

Sektor koperasi dan UMKM turut diperkuat melalui kredit usaha rakyat Rp320 triliun dengan subsidi bunga Rp36,5 triliun, serta program Koperasi Desa Merah Putih senilai Rp83 triliun.

Airlangga Hartarto menilai pelaksanaan APBN 2026 harus menjadi pengungkit utama pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. 

"Indonesia tetap optimistis karena pertumbuhan kita relatif tinggi di ASEAN, berada di kisaran 5,2 persen, lebih baik dibanding banyak negara Eropa dan Amerika,” ujarnya.

 

Ia menyebut, strategi pemerintah mencakup percepatan eksekusi belanja negara, diversifikasi pasar ekspor, industrialisasi, transformasi digital, serta pembangunan ekosistem investasi yang menarik bagi mitra internasional. 

"Eksekusi APBN yang lebih awal dibanding tahun ini akan memberi efek berganda pada perekonomian, membuka lapangan kerja, dan menurunkan kemiskinan ekstrem hingga di bawah 1 persen," kata Airlangga.