Gus Dur: Ekonomi Terpuruk Karena Abaikan Sektor Informal

Purwakarta, NU Online
Ketua Dewan Syuro PKB KH Abdurrahman "Gus Dur" Wahid  menyerukan seluruh komponen PKB berperan aktif dan bahu membahu untuk melakukan perbaikan ekonomi nasional yang kini dalam keadaan terpuruk.

Menurut Gus Dur, PKB harus tampil dalam perbaikan ekonomi nasional, dengan cara menciptakan keseimbangan antara sektor formal dan nonformal. "Yang harus dilakukan sekarang oleh PKB adalah perbaikan ekonomi nasional yang sedang terpuruk. Jangan dulu berpikir yang lain-lain," katanya pada pelantikan Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kabupaten Purwakarta, Selasa, di Purwakarta.

Ketu<>a Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, yang semula akan hadir, namun tidak tampak dalam acara pelantikan itu. 

Pelantikan DPC PKB Purwakarta periode 2007-2012 yang diketuai H Agus Marjuki, dilakukan oleh Ketua DPW PKB Provinsi Jabar, KH Api Taupik Hidayat.

Mantan Ketua Umum PBNU tersebut memberi contoh ketidakseimbangan antara sektor formal dan non-formal itu terlihat pada kondisi dimana para pedagang kecil di pasar-pasar, selama ini kurang mendapatkan perhatian pemerintah untuk pemberdayaan mereka.

Padahal, kata dia, mereka merupakan tulang punggung perekonomian nasional, dengan memberikan retribusi. "Meski mereka tidak punya televisi dan kehidupan mereka seadanya, mereka penyumbang pendapatan negara dengan memberikan retribusi cukup besar kepada pemerintah," katanya.

Ia mengatakan, dalam pengelolaan perekonomian nasional sekarang ini terlalu mengandalkan sektor formal, seperti pengusaha yang dikenai pajak. "Padahal, mereka (pedagang kecil) adalah tulang punggung perekonomian nasional kita. Namun tidak diberdayakan, dan malah mengandalkan sektor formal, dan itulah penyebab keterpurukan ekonomi kita sekarang ini," katanya.

Mantan Presiden RI ketiga itu menyatakan, keterpurukan ekonomi juga akibat kesalahan dalam pengelolaan ekonomi.

Pada kesempatan itu, komponen PKB juga diimbau memberikan  contoh dalam upaya pemberantasan praktik korupsi. Ia menyebutkan, PKB telah melakukan hal itu dengan memberlakukan pembekuan beberapa DPC di Indonesia karena kasus "politik uang" dalam pencalonan legislatif.

"Di Jabar ada dua DPC PKB yang dibekukan yakni Kabupaten Bekasi dan Garut. Di Jatim enam dan di Jateng empat DPC yang dibekukan," katanya.

Kehadiran Gus Dur di Purwakarta, mendapat pengamanan ekstra ketat dari jajaran Polri setempat. (ant/nun)