Warta

Gus Dur Minta SBY Serius Atasi Kemiskinan

Sabtu, 17 November 2007 | 02:39 WIB

Lebak, NU Online
Mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar serius mengatasi kemiskinan. Perekonomian Indonesia selama ini diinlai terpuruk sehingga menyebabkan angka kemiskinan terus bertambah.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu saat membuka Musyawarah Wilayah Luar Biasa DPW Provinsi Banten, di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Kamis (15/11) kemarin.

Menu<>rut Gusdur, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono lebih senang menyanyi dibandingkan memikirkan persoalan kemiskinan, karena tahun ke tahun secara nasional jumlah orang miskin terus meningkat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 2007 ini tercatat sebanyak 37,1 juta jiwa mereka yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini, menurutnya, tergolong sangat tinggi dan diperlukan kerja keras pemerintah untuk menuntaskan persoalan tersebut.

Selama ini, kata Gus Dur, Presiden Yudhoyono dinilai kurang serius untuk mengentaskan kemiskinan itu. Apalagi, tahun 2008 nanti, dampak kenaikan minyak dunia tinggal menunggu "bom waktu" orang-orang miskin.

Seharusnya, pemerintahan SBY lebih mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang ada di Tanah Air seperti bidang maritim, kehutanan dan pertambangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat. Sebab, sampai saat ini pemerintah belum memanfaatkan kekayaan SDA yang ada, guna mensejahterakan masyarakat.

"Saya kira mulai dari Sabang hingga Merauke jika dimanfaatkan sumber daya alam tersebut, dalam jangka lima tahun mendatang akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.

Pemerintahan sekarang bukan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun pertumbuhan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintahan SBY itu.

Oleh karena itu, mantan ketua umum PBNU itu meminta kepada semua anggota DPR berasal dari PKB harus menolak dan berani menentang kebijakan pemerintah SBY, jika tidak mengutamakan ekonomi masyarakat untuk kesejahteraan. (ant/sam)