Jakarta, NU Online
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyerahkan penanganan Ponpes Al Zaytun yang diduga sebagai pusat NII KW9, kepada Polda Jabar. Menurut Heryawan, jika benar terjadi pelanggaran hukum, maka hal tersebut merupakan kewenangan kepolisian mengambil tindakan.
"Kalau sudah masuk hukum, bukan ranah Pemda lagi tapi kepolisian. Kalau ada tindak pelanggarannya, kita serahkan kepada Polda Jabar," tutur Heryawan kepada wartawan di kantor KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Senin (9/5) petang.<>
Begitu juga dengan kategori makar yang dituduhkan kepada pondok pesantren yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini. Heryawan menyerahkan sepenuhnya kepada Polda Jabar.
"Yang menentukan tindakan makar, bukanlah kewenangan propinsi. Sekarang kewenangan Kepolisian," papar Heryawan yang hari ini menyerahkan laporan LHKPN ke KPK ini.
Sebelumnya mantan Kapolda Jabar Komjen Pol Susno Duadji pada saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Jabar, dia pernah memvonis anggota NII karena tindakan makar.
"Ada yang sudah divonis waktu itu. 5 Tahun atau berapa itu. Vonisnya memang karena makar. (Kalau Panji Gumilang) Belum," jawab Susno di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Senin (9/5) seperti dilansir detik.com.
Menurut Susno, saat itu polisi bekerjasama dengan MUI Jawa Barat dan tokoh masyarakat Jabar. Informasi mengenai NII KW 9 banyak didapat dari MUI dan tokoh-tokoh tersebut. Namun kasusnya sekarang sudah ditangani Mabes Polri.
"Siapa yang sadar dan belum sadar, mereka memberi informasi ke kita," ujarnya. (ful)
Terpopuler
1
Gus Baha Jelaskan Alasan Mukjizat Nabi Muhammad Tak Seperti Nabi Sebelumnya
2
Kemenag Umumkan Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2024 Malam Ini, Berikut Cara Ceknya
3
Harlah Ke-95, LP Ma’arif NU akan Wujudkan Visi Pendidikan Bereputasi Internasional
4
Mengenal Susu Ikan, Cek Kandungan Gizinya bagi Tubuh
5
Kitab Haulal Ihtifal bi Dzikra Maulidin Nabi, Menelusuri Sejarah dan Hukum Maulid Nabi
6
Direktur PD Pontren Kemenag Sayangkan Beberapa Pihak Belum Paham UU 18/2019 tentang Pesantren
Terkini
Lihat Semua