Jakarta, NU Online

Jutaan hektare hutan dan lahan sudah terbakar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Puncaknya pada tahun 2015, Indonesia menjadi negara pengekspor asap karena api yang sulit dipadamkan. Hal ini muncul sebab maraknya pembakaran guna pembukaan lahan dan diperparah dengan musim kemarau yang berkepanjangan.

Pemerintah akhir-akhir ini lebih tanggap untuk menghadapi hal tersebut. Terbukti dengan menurunnya angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di semua provinsi. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Raffles B. Panjaitan menyatakan pihaknya sudah bekerja sama dengan TNI, Polri, dan masyarakat untuk bahu-membahu menekan angka potensi karhutla dengan patroli terpadu.

Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ali Yusuf menyatakan kesiapannya jika memang diperlukan guna membantu melakukan pencegahan karhutla.

“Jika diperlukan,  LPBI NU siap membantu Pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan,” tuturnya kepada NU Online, Selasa (22/5).

Menurutnya, pelibatan masyarakat sekitar sangat penting. Sebagaimana bencana lainnya, ia menuturkan, bahwa dalam melakukan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri.

“Tapi, harus didukung oleh semua pihak terutama masyarakat,” katanya.

Ali Yusuf melihat pemerintah telah melaksanakan hal tersebut. Upaya pencegahan sudah dilakukan oleh Pemerintah terutama oleh KLHK dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Lebih lanjut, ia menjelaskan beberapa kegiatan pencegahan sudah dilakukan, di antaranya: penetapan status siaga darurat kebakaran oleh BNPB, pengerahan sumber daya di titik-titik rawan kebakaran, kemudian pembentukan tim terpadu lintas sektor.

“Dan tak kalah pentingnya pemetaan hot spot,” sambungnya. (Syakir NF/Mahbib)