Jakarta, NU Online

Di tengah tingginya optimisme publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) mengungkap bahwa persoalan harga sembako dan minimnya lapangan kerja masih menjadi keluhan utama masyarakat.

Survei yang dilakukan pada 22-28 Mei 2025 ini mencatat bahwa sebanyak 31,8 persen responden menyebut harga sembako murah sebagai masalah paling penting yang harus segera ditangani pemerintah, diikuti oleh tersedianya lapangan kerja (12,5 persen) dan peningkatan kesejahteraan rakyat (7,9 persen).

Meski mayoritas publik menaruh kepercayaan tinggi terhadap Presiden Prabowo – dengan 90 persen responden menyatakan percaya dan 59 persen menyatakan puas atas kinerjanya, namun kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang mendesak.

“Sebesar 28,5 persen dari mereka yang tidak puas menyebut kondisi ekonomi yang sulit sebagai alasan utama, disusul harga sembako yang mahal (16 persen),” tulis laporan IPO dalam temuannya dikutip NU Online pada Selasa (8/7/2025).

Tak hanya itu, minimnya lapangan pekerjaan masih menjadi momok bagi masyarakat. "Sebanyak 13,3 persen menyebut keterbatasan kesempatan kerja sebagai keluhan yang membuat mereka tidak puas terhadap pemerintahan saat ini," imbuh laporan tersebut.

Namun di sisi lain, kebijakan populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) masih disambut baik oleh mayoritas responden. Sebanyak 62 persen publik menyatakan puas, dan 57 persen menilai program ini baik atau sangat baik.

Kondisi politik nasional juga dinilai cukup stabil. Hanya 25 persen responden yang menilai politik Indonesia dalam keadaan buruk atau sangat buruk. Sementara dalam sektor keamanan nasional, angka kepuasan publik mencapai 63 persen.

Meski demikian, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi masih menjadi titik stagnan. Hanya separuh publik yang menyatakan puas terhadap kondisi ini, dan korupsi tetap menjadi alasan ketidakpuasan dari 8,6 persen responden.

Survei IPO juga mencatat bahwa Sri Mulyani dan Erick Thohir tetap menjadi dua menteri paling dikenal dan dinilai paling baik kinerjanya oleh publik. Sedangkan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah mendapat apresiasi dengan 72 persen publik menilainya baik.

Tantangan ke depan bagi pemerintah jelas menjaga stabilitas kepercayaan sambil membenahi ekonomi riil yang dirasakan langsung rakyat. Sejumlah program yang sudah berjalan baik harus dibarengi dengan penyelesaian persoalan mendasar seperti kebutuhan pokok dan pekerjaan.

Jika tidak, tingginya optimisme publik bisa menjadi tekanan balik, terutama ketika harapan yang ditanamkan tidak segera diiringi oleh perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari.