Semarang, NU Online
Budayawan Emha Ainun Najib mengatakan, saat ini warga korban semburan lumpur Sidoarjo sudah bosan dengan berbagai janji pencairan bantuan persoalan ganti rugi rumah dan tanah milik warga yang terendam luapan lumpur sejak 29 Mei 2006.

"Warga menaruh harapan terakhir pada kedatangan Presiden SBY. Beliau diharapkan dapat menunjukkan kepemimpinannya untuk memperhatikan kesusahan warga yang rumah dan tanahnya terendam lumpur," kata dia seusai melakukan malam renungan "Mata Air Ma’iyah Menuju Indonesia Emas" di Masjid Raya Baiturrahman Semarang, Selasa.

<>

Banyak warga yang juga menceritakan kondisi pengungsian yang sudah tidak layak lagi, kata pria kelahiran Jombang, 27 Mei 1953 itu.

Karena daya tampung tenda yang disediakan terbatas, katanya, tenda yang rata-rata berukuran 3x4 meter itu harus dihuni hingga tiga keluarga. "Berdasarkan pertemuan terakhir dengan warga korban lumput, warga sudah memberi peringatan terakhir," kata pria yang akrab dipanggil Cak Nun itu.

Mengenai isinya, kata Cak Nun, jika pada kedatangan Presiden SBY kali ini tidak juga memberi titik terang kejelasan nasib mereka, sekitar 40.000 warga telah siap untuk membentuk massa dengan segala benda tajam.

"Mereka mengancam akan membuat "chaos" dengan melakukan blokade pada seluruh akses jalan dan jembatan," kata dia.                                                                               
Pertemuan dengan Presiden  

Menurut dia, pertemuan bersama warga korban lumpur dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas Minggu sore (24/6) tidak lebih merupakan tanggungjawab sosial saya karena telah diserahkan amanat oleh warga korban.    

Ia mengatakan, sebelum bersedia memfasilitasi pertemuan tersebut, ia mendapatkan surat mandat yang ditandatangani langsung oleh sekitar 46.000 warga atau 14.300 KK korban lumpur yang berisi permohonan penunjukan dirinya untuk ikut turun tangan membela persoalan warga korban lumpur.

"Lalu, tak lama stelah itu tepatnya tiga menit kurang 10 detik, pihak kepresidenan menelpon dirinya untuk memfasilitasi pertemuan membahas persoalan Lapindo," katanya.

Dalam pertemuan diwakili 94 persen dari 11 ribu KK yang menjadi korban lumpur Lapindo, warga menyampaikan lambannya persoalan proses pembayaran ganti rugi oleh PT Lapindo.

"Hingga saat ini baru sekitar 300 kavling berupa sawah atau pekarangan kosong bersertifikat yang diberikan ganti rugi oleh PT Lapindo," katanya.

Ia mengatakan, sebagian besar warga yang rumah dan tanahnya terendam lumpur belum diberi ganti rugi meskipun sudah memenuhi persyaratan administrasi yang diminta oleh PT Lapindo Brantas.           

"Bahkan, dokumen yang disyaratkan menyertakan tandatangan Bupati Sidoarjo Wim Hendrarso, dibuat sampai rangkap lima," kata dia yang masih aktif tur bersama grup musik dakwah Gamelan Kyai Kanjeng itu. (ant/kut)