Jakarta, NU Online
Pemerintah, dalam hal ini Kantor Meneg BUMN, diperkirakan akan melantik direksi baru sebelum 20 Oktober. Pelantikan Dirut Garuda yang nyaris lowong sejak 1 Juli 2003 silam, karena tujuan politik Laksamana Sukardi, untuk mengamankan jaring kekuasaannya. Maklum, jamak terdengar perusahaan BUMN dijadikan mesin uang untuk membiayai kegiatan partai. Perangkat yang dimiliki BUMN juga gampang dibelokkan untuk kepentingan politik.
Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR Drs Ahmad Muqowam kepada NU Online di ruang kerjanya, Rabu (8/9). Menurutnya, analisis situsi politik ini berkait dengan semakin dekatnya pilpres putaran kedua, dimana rezim akan segera berganti jika Megawati kalah dan sikap Laksamana yang suka mengutip duit. Selain itu karena masa antara 20 September sampai 20 Oktober masa dimana pejabat tidak boleh mengambil kebijakan strategis.
<>Dijelasakan dia, siapapun orangnya yang akan menduduki direksi baru Garuda akan memiliki posisi yang serba tidak jelas, situasi "gambling" dan orang tersebut bisa di jadikan korban untuk kepentingan politik. "Karena Pilpres kedua ini ada potensi Megawati menang dan kalah. Jika Megawati menang, orang itu akan terus berlanjut dan jika kalah orang tersebut akan dijadikan korban dan akan diganti dengan pemerintah baru," ulas lulusan Undip Semarang ini.
Jika langkah ini terjadi, kata Muqowam kondisi Garuda akan semakin terancam dan memberikan dampak unsertenly (ketidakpastian) terhadap kinerja Garuda sebagai national flag carrier. Padahal, Garuda harus terus menghadapi persoalan persaingan bisnis penerbangan di dalam negeri maupun internasional, memperbaiki kinerja dan memenuhi kewajiban membayar utang. "Kondisi ini akan berpengaruh pada manajemen dan kinerja Garuda, serta secara psikologis membawa dampak kurang bagus pada direksi sekarang," tutur anggota DPR dari Fraksi PPP ini.
Menjawab pertanyaan mengenai calon direksi Garuda yang selama ini sering dipersoalkan, Muqowam mengatakan, hal itu terjadi karena memang pemerintah tidak berpegang pada prinsip profesionalitas. Dari dulu memang ada kesan, setiap orang yang menjadi direksi Garuda selalu berdasarkan KKN. Padahal, beberapa periode terakhir sebetulnya sudah menerapkan prinsip profesionalitas. Karena itu, ketika ada rencana pergantian selalu ribut-ribut. Hal ini sangat disayangkan, karena Garuda yang seharusnya sudah bisa keluar dari krisis keuangan, kini nasibnya semakin tidak jelas.
"Saya kira kalau profesional Laksamana dengan Nainggolan harus sesegera mungkin mengangkat orang-orang yang layak menjadi direktur Garuda," katanya.
Menurut dia, solusi agar Garuda bisa keluar dari krisis, pemerintah harus bijak dalam melihat persoalan Garuda. Jangan sampai ada muatan-muatan kepentingan dan politik. ''Pemerintah juga harus sesegera mungkin mengisi jajaran direksi BUMN tersebut, dengan beberapa task force yang jelas baik di kinerja keuangan, mengkaji menajemen garuda secara keseluruhan. "Saya kira pemerintah tidak boleh menunggu-nunggu misalnya sampai pilpres yang baru'' tandasnya.
Disinggung tentang figur yang pantas, Muqowam tidak mempersoalkan figur tetapi kinerja. Karena, lanjutnya, Garuda membutuhkan figur dirut yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan ekseptibilitas. “Siapapun yang menjadi calon harus mampu dan berani melakukan restrukturisasi. Orang tersebut juga harus memiliki konsep perubahan,” tegas Muqowam. (cih)
