Pasuruan, NU Online
Khittah NU 1926 yang menegaskan NU tidak berpolitik kembali dibongkar.  Meski telah berkali-kali ditegaskan soal  titik tekan perjuangan NU di bidang non-politik, namun  tidak dapat dipungkiri Khittah NU ditafsir sesuka dan menurut kemauan para  tokoh NU itu sendiri. Akibatnya, banyak bermunculan tafsir Khittah.

“Saat ini NU telah melupakan tugas sosialnya karena terseret jauh ke dunia lain, yaitu  politik praktis. Berpolitik adalah hak setiap warga negara, tapi tidak boleh bertentangan dengan Khittah bagi warga NU,"jelas Sekretaris NU Pasuruan KH A Hakim Jayli kepada NU Online, Rabu (8/9).

Rabu hari ini, PCNU Pasuruan menggelar Seminar Regional “Khittah 1926 dan Revitalisasi Gerakan Kultural NU”. Acara diadakan  dalam rangka melakukan Refleksi 81 tahun Nahdlatul Ulama dan persiapan
menjelang Muktamar ke-31 NU.  Bertempat di Pendopo Kabupaten  Jl Alun-alun Timur Kabupaten Pasuruan, bedah Khittah  ini menghadirkan antara lain  KH. Yusuf Muhammad, LLM, Ketua FKB MPR RI yang membedah  “Tinjauan Historis dan  Strategis Khittah 1926”. Sementara Plh PBNU  KH. Drs. Masdar Farid Mas’udi, membahas  “Implementasi
Khittah 1926 dalam Politik Kebangsaan” dan  Dr. H. Thoha Hamim, Dosen Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, akan  bicara tentang “Khittah 1926 dan Pragmatisme Politik”. Panitia juga menghadirkan tokoh muda NU  Drs. Imam Azis, Koordinator Jaringan Syarikat Indonesia,  yang membahas “Aktualisasi  Khittah 1926 dalam Gerakan Kultural NU”

Dijelaskan oleh Hakim, acara bedah  Khittah diharapkan dapat menyadarkan segenap warga NU dalam membawa organisasi agar tidak lengah. “NU sudah punya PKB sebagai saluran politik warga NU, maka tidak sepatutnya para pengurus NU yang diberi amanat untuk mengembangkan tugas keagaam dan kultural  mendekatkan NU ke politik. Itu tugas PKB,”jelas alumnus Megister Manajemen Komunikasi UI ini.

Keprihatinan PCNU Pasuruan ini, lanjut Hakim, telah lama dibahas dan akhirnya harus diseminarkan untuk mendapatkan gagasan  yang “genuine” soal tafsir Khittah. Oleh sebab itu, selain menghadirkan insan politik dan unsur dari PBNU, panitia juga menghadirkan pakar dari kampus yang diharapkan dapat bicara lebih jernih.

“Kami tidak bermaksud menghalangi langkah siapapun, tapi Khittah yang membatasi langkah kita agar terkontrol dalam mengemban amanat umat,”tambahnya. (MA)