Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai tak ada yang istimewa atas perombakan (reshuffle) kabinet yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perombakan kabinet yang diumumkan Presiden pada Senin (8/5) kemarin, itu, tak akan merubah kinerja pemerintah lebih baik.

“Ya, biasa-biasa saja. Terlalu spektakuler, ya juga tidak,” kata Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi kepada wartawan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (8/5)

<>

Menurut Hasyim, perombakan kabinet tersebut tidak menyentuh persoalan sebenarnya yang dihadapi bangsa dan negara, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat dan penegakan hukum serta pemberantasan korupsi.

Dalam bidang ekonomi, ujarnya, Presiden seharusnya tidak hanya mengandalkan tim ekonominya di dalam kabinet. Lebih penting dari itu adalah visi ekonomi pemerintah yang benar-benar berpihak pada rakyat.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Jawa Timur, itu melihat, hingga saat ini, pemerintah belum mempunyai visi ekonomi yang jelas berpihak pada rakyat. Sehingga, sangat terasa bahwa perekonomian Indonesia hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar global, bukan memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia.

“Hal itu bisa dilihat dari sejumlah produk hukum kita yang masih bermasalah, seperti Undang-undang Penanaman Modal Asing (UU PMA), UU tentang Impor Beras, UU tentang masalah pupuk bagi petani serta kenaikan harga bahan-bahan pokok,” terangnya.

Dalam bidang penegakan hukum, ungkap mantan Ketua Pengurus Wilayah NU Jatim, itu, kuat penilaian bahwa pemerintah masih tebang pilih dalam upaya pemberantasan korupsi. Kasus-kasus korupsi besar hampir tak tersentuh hukum, sementara koruptor-koruptor kecil terus diburu.

“Beberapa kali saya nyambangi (menjenguk) orang-orang yang ditahan (karena kasus korupsi), mereka berkata, ‘kenapa hanya saya yang dihukum, sementara kasus-kasus korupsi lain yang lebih besar, tidak tersentuh hukum’,” urai mantan calon wakil presiden yang berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri tersebut.

Hasyim berharap, Presiden lebih memaksimalkan unit kabinet sebagai sebuah tim kerja dalam menjalankan roda pemerintahan dan membuat perubahan-perubahan, daripada berharap pada orang per perorang atau menteri tertentu.

Jika tidak segera melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, tambahnya, maka Presiden tidak akan lagi dipercaya oleh masyarakat. Bahkan, menurutnya, saat ini pun, popularitas Presiden sudah semakin menurun. (rif)