Banda Aceh, NU Online
PW Fatayat Nahdlatul Ulama Aceh menggelar edukasi pengelolaan dan pendayagunaan ziswaf bagi perempuan Aceh di Aula Dayah Thalibul Huda di Bayu-Lamcot Aceh Besar. Kegiatan ziswaf merupakan kerja sama antara Baitul Mal Aceh dengan Fatayat NU Aceh. Acara dibuka dengan khidmad oleh Sekretaris NU Aceh, Ustadz Asnawi M Amin.
"Jadilah corong untuk berbuat baik, salah satunya program Ziswaf yang merupakan tugas Baitul Mal Aceh untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan kepada yang berhak," kata Asnawi M Amin dalam sambutannya, Sabtu (5/12).
Ustadz Asnawi melanjutkan agar masyarakat ikut meringankan tugas Baitul Mal Aceh dalam hal memberikan informasi yang benar kepada pemerintah. "Masyarakat agar memberi data yang valid jangan memberikan data yang sulit," ujarnya.
Edukasi berlangsung sesuai protokoler kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Menurut Ketua Panitia, Ida Friatna, kegiatan diikuti oleh para aktivis perempuan yaitu dari Fatayat NU Aceh, Fatayat Banda Aceh, PMII Aceh, IPPNU, Fordaf, Muslimah NU Aceh, Dayah Thalibul Huda, Dayah Mahyal Ulum, Iwapi, ikawapi, Flower Aceh, IKWI, RSUI dan Markas Al Ishlah Al Aziziyah.
Dalam menumbuhkan semangat perempuan menjadi Muzakki dan wakif ikut dibekali oleh tiga orang pemateri yaitu Ust Asnawai M Amin dengan materi Optimalisasi Pengelolaan dan Pendistribusian Ziswaf. Kemudian dilanjutkan dengan pemateri dari Baitul Mal Aceh yang dipaparkan oleh Dr Abdul Rani Usman dengan materi Peran Baitul Mal Aceh dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Ziswaf.
Materi terakhir disampaikan Ketua PW Fatayat Nahdlatul Ulama Aceh oleh Salwa Hayati Hasan, dengan judul Perempuan sebagai Muzakki dan Mustahiq. Perempuan tidak hanya mengurus masalah domestik, tetapi ada masalah-masalah publik yang harus perempuan urus.
"Banyak perempuan sekarang yang memiliki penghasilan sendiri sehingga perlu memahami ziswaf yang benar," ujar Salwa Hayati.
Kontributor: Jannah
Editor: Kendi Setiawan
Terpopuler
1
Sumodiningrat adalah Sumodiningrat, bukan Habib Hasan bin Yahya
2
MK Pertahankan Batas Usia 30 Tahun untuk Gubernur dan 25 Tahun untuk Bupati/Walikota
3
Putusan MK soal Perubahan Ambang Batas Pencalonan Pilkada 2024
4
Putusan MK Diabaikan, Warganet Ramai-Ramai Unggah 'Peringatan Darurat'
5
Pertaruhan Muktamar PKB di Tengah Hilangnya Momentum Rekonsiliasi dengan PBNU
6
Mengenal Laskar Asybal Bentukan KH Abbas Abdul Jamil Buntet
Terkini
Lihat Semua