Semarang, NU Online
Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PWNU Jateng KH Idris Imron menyerahkan sertifikat tanah seluas 1373 meter persegi kepada Ketua Tanfidziyah PWNU Jateng HM Muzamil. Penyerahan sertifikat ini berlangsung pada acara Rapat koordinasi dengan Badan Otonom dan Lembaga NU tingkat wilayah Jawa Tengah, Sabtu (28/11).
"Kami telah diamati melakukan inventarisasi dan sertifikasi aset milik NU Jateng. Alhamdulillah satu demi satu aset yang ada dapat kami inventarisasi dan sertifikasi, sehingga memiliki kejelasan," kata Ketua LWP PWNU Jateng, KH Idris Imron.
Ketua PWNU Jateng HM Muzamil menyampaikan, sesuai amanat Konferensi Wilayah NU Jateng tahun 2018, seluruh aset NU perlu disertifikasi atas nama Nahdlatul Ulama yang ada di Jateng.
"Kami koordinasikan dengan LWP PWNU dan PCNU se-Jateng, dan mendapatkan respons positif," ujarnya.
Menurutnya PWNU Jateng telah menandatangani nota kesepahaman bersama Kanwil BPN Jateng dan mulai ditindaklanjuti di tingkat Cabang bersama BPN Kabupaten/Kota se-Jateng.
PWNU Jateng sendiri, kata dia, selama ini menempati tanah hak guna bangunan (HGB). "Kami ucapkan terimakasih kepada LWP PWNU Jateng yang berhasil mengurus sehingga dapat menjadi hak NU," imbuh Muzamil.
Menurutnya pengurusan sertifikat tanah tersebut akan menambah kepercayaan warga kepada Jam'iyyah NU untuk menjalankan program kerja di bidang keagamaan, pendidikan dan sosial.
"Dengan perencanaan dan pengelolaan program layanan yang baik kepada jamaah, insyaallah dukungan masyarakat kepada NU akan semakin kuat," ujarnya.
Kontributor: Atsnal Lathif
Editor: Kendi Setiawan
Terpopuler
1
Tim TP2GP dan Kemensos Verifikasi Pengusulan Kiai Abbas sebagai Pahlawan Nasional
2
Atas Dorongan PBNU, Akan Digelar Jelajah Turots Nusantara
3
Rais Aam Sampaikan Bias Hak dan Batil Jadi Salah Satu Pertanda Kiamat
4
Khutbah Jumat Bahasa Jawa: Keutamaan & Amalan Istimewa di Hari Asyura – Puasa, Sedekah, dan Menyantuni Yatim
5
Jejak Mbah Ahmad Mutamakkin, Peletak Dasar Keilmuan, Pesantren, dan Pemberdayaan Masyarakat di Kajen
6
Pangkal Polemik ODOL Kegagalan Pemerintah Lakukan Tata Kelola Transportasi Logistik
Terkini
Lihat Semua