APBN 2025 Pilar Penting Jaga Stabilitas Keberlanjutan Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta, NU Online

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa arsitektur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas pemerataan ekonomi.

Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan pidato dalam rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

"Arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang," katanya.

Sebab, jelasnya, APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas inklusivitas dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Karenanya, reformasi struktural menjadi penting untuk diteruskan dalam menjaga kebijakan fiskal yang sehat.

"Kita harus terus melanjutkan reformasi struktural menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel serta meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal moneter dan keuangan," katanya.

Lebih lanjut, Jokowi juga menegaskan bahwa desain belanja pendapatan dan pembiayaan perlu dirancang fleksibel. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan.

"Strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah," kata presiden berusia 63 tahun itu.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa makan bergizi gratis yang menjadi program pemerintahan baru diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, serta meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

"Program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan serta tata kelola yang akuntabel," katanya.

Di samping itu, program percepatan renovasi sekolah juga terus dilaksanakan guna meningkatkan akses kualitas serta link and match pendidikan dengan dunia usaha serta pembangunan sekolah unggulan dan ekosistem pendidikan yang kondusif juga akan dikembangkan.

Adapun untuk mendorong produktivitas menjaga pasokan dan keterjangkauan harga pangan, menurutnya, diperlukan penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi. Sementara untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, diperlukan peningkatan pembiayaan rumah murah untuk rakyat dan peningkatan permodalan bagi UMKM.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa ada sejumlah strategi jangka menengah yang perlu dilakukan dalam arah untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pertama, mewujudkan SDM unggul yang produktif dan inovatif melalui pendidikan bermutu, makan bergizi gratis, dan renovasi sekolah, serta kesehatan berkualitas dan perlindungan sosial. Kedua, penguatan, hilirisasi, dan transformasi hijau untuk meningkatkan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi yang rendah emisi dan berorientasi ekspor. 

Di samping itu, perlu juga meningkatkan inklusivitas dan berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Berikutnya adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi khususnya pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan pangan energi dan konektivitas.

Selain itu, hal lain yang perlu dilakukan adalah pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Kemudian, perlu juga peningkatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan melalui pemberdayaan dan peningkatan akses permodalan bagi UMKM. 

Hal yang tidak kalah penting untuk diupayakan adalah penguatan pertahanan dan keamanan serta kemandirian pangan dan energi. Terakhir, penguatan nasionalisme demokrasi serta penghormatan dan penegakan hak asasi manusia.

Sebagaimana diketahui, APBN 2025 direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun, mencakup belanja pemerintah pusat sebesar Rp2693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun. Dari jumlah itu, sebesar Rp400 triliun dialokasikan untuk infrastruktur, termasuk keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sedangkan pada sektor kesehatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp197 triliun atau hanya sekitar 5,5 persen dari jumlah RAPBN. 

Di samping itu, ada anggaran pendidikan akan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun. Hal ini mencakup peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, pengembangan sekolah unggulan, serta perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset. 

Ada pula anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, serta mengakselerasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan tepat sasaran, efektif, dan efisien. 

Sementara anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun. Hal ini diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.