Fatayat NU Usul Toolkit Keselamatan Anak Milik Google Disebar ke Majelis Taklim dan Pesantren

Jakarta, NU Online

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Margaret Aliyatul Maimunah mengusulkan agar toolkit keselamatan anak milik Google disebar ke majelis taklim, pesantren, dan komunitas perempuan Nahdliyin di seluruh Indonesia.


Usulan itu disampaikan saat menghadiri Diskusi Publik Kebijakan dan Kolaborasi Pelindungan Anak di Era Digital, yang digelar di Kantor Google Indonesia, Pacific Century Place Tower, SCBD Jakarta, Kamis (24/7/2025).


Margaret menilai, akses literasi digital aman di komunitas akar rumput masih sangat terbatas. Padahal, mayoritas anak Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan, mulai mengenal internet melalui gawai milik orang tua tanpa pengawasan memadai.


“Kalau literasi digital hanya berhenti di level perkotaan atau kalangan terdidik, maka anak-anak di desa akan tetap rentan. Fatayat NU siap menjadi jembatan untuk menyebarkan materi keselamatan digital ke keluarga-keluarga Muslim melalui majelis taklim dan pesantren,” ungkapnya.


Menurutnya, toolkit keselamatan anak digital yang dimiliki Google sangat relevan untuk memperkuat ketahanan keluarga. Materi tersebut bisa membantu orang tua memahami cara memfilter konten, mengatur privasi anak, hingga mengenali potensi kejahatan daring seperti online grooming atau sextortion.


"Ibu-ibu di majelis taklim butuh panduan praktis. Pesantren juga perlu materi ini agar para santri aman dari paparan konten berbahaya,” jelasnya.


Margaret menegaskan, perlindungan anak di era digital tidak cukup hanya melalui regulasi negara yang salah satunya adalah PP TUNAS (Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak). Menurutnya, kebijakan akan efektif jika melibatkan kekuatan komunitas keagamaan yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.


“Negara perlu menggandeng ormas perempuan seperti Fatayat NU. Kami punya ribuan cabang hingga tingkat desa, dan jaringan pesantren yang bisa dijadikan mitra sosialisasi dan pendampingan keluarga,” tegasnya.


Dalam forum yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan itu, Margaret juga menyoroti kerentanan ganda yang dihadapi anak perempuan. Ia menjelaskan bahwa kasus perundungan siber, pelecehan seksual daring, dan penipuan digital lebih sering menimpa anak perempuan karena faktor gender.


"Mereka tidak hanya korban eksploitasi digital, tapi juga korban stigma sosial. Karena itu, pendekatan perlindungan harus sensitif gender,” katanya.


Ia pun menilai pentingnya penguatan peran ibu dalam membentengi anak dari bahaya dunia maya. Fatayat NU, lanjutnya, telah mengembangkan program literasi digital berbasis keluarga yang memadukan edukasi teknologi dengan nilai keagamaan.


"Kami selalu bilang, ibu melek digital, anak lebih aman. Sebab, pengasuhan anak tidak boleh lepas dari pengawasan dan bimbingan ibu yang paham risiko ruang digital,” tutur Margaret.


Dalam diskusi tersebut, narasumber dari Google Asia Pacific menjelaskan penggunaan teknologi hashmatching dan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi konten berbahaya, salah satunya Child Sexual Abuse Material (CSAM).


Menanggapi itu, Margaret menyatakan apresiasi namun menekankan perlunya pendekatan berbasis komunitas.


"Teknologi AI hebat, tapi harus diterjemahkan ke bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Nah, Fatayat NU siap menjadi penerjemah teknologi ke bahasa komunitas,” ujarnya.


Ia juga mengkritisi minimnya pelibatan ormas perempuan keagamaan dalam proses perumusan PP TUNAS. Menurutnya, kebijakan itu akan lebih komprehensif jika mengakomodasi masukan dari komunitas akar rumput yang sehari-hari berhadapan langsung dengan persoalan anak.


"PP TUNAS ini langkah maju, tapi jangan hanya dibahas di ruang seminar. Harus ada ruang bagi suara ibu-ibu di desa, suara pesantren, dan ormas perempuan yang sehari-hari mendampingi anak,” tegasnya.


Selain itu, Margaret mengajak para pemangku kepentingan untuk mendorong kampanye etika digital berbasis nilai agama. Menurutnya, anak-anak bukan hanya butuh perlindungan teknis, tetapi juga bekal moral dan akhlak mulia dalam menggunakan teknologi.


“Teknologi hanya alat. Tanpa nilai agama, ruang digital tetap bisa jadi tempat kejahatan. Karena itu, literasi digital harus dibarengi pendidikan akhlak,” jelasnya.


Fatayat NU, tambahnya, siap bermitra dengan pemerintah, Google, dan CSO seperti ECPAT Indonesia untuk memperluas edukasi perlindungan anak di ruang digital. Margaret berharap kerja sama ini bisa dimulai dengan program percontohan di beberapa pesantren dan majelis taklim Fatayat NU.


“Kami ingin ada aksi nyata. Jangan berhenti pada diskusi, tapi buat pilot project agar anak-anak pesantren bisa jadi contoh generasi aman digital,” katanya.


Ia juga menegaskan bahwa Fatayat NU akan terus mengawal isu perlindungan anak digital dalam berbagai forum kebijakan publik.


“Fatayat NU tidak ingin hanya jadi peserta pasif. Kami akan aktif mengawal implementasi PP TUNAS, memastikan ia berpihak pada kepentingan terbaik anak,” tegas Margaret.


Margaret mengapresiasi forum multipihak ini sebagai langkah awal menuju ekosistem digital yang lebih aman.


"Kami senang Fatayat NU diundang di sini. Ini bukti bahwa suara komunitas keagamaan mulai didengar dalam perlindungan anak digital,” ujarnya.


Ia menutup dengan seruan agar semua pihak terus bersinergi.


“Perlindungan anak bukan hanya tugas negara, bukan hanya tugas platform digital. Ini tugas kita semua. Fatayat NU siap berdiri di garis depan bersama seluruh elemen bangsa,” pungkasnya.


Acara diskusi publik ini juga dihadiri oleh pejabat Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta perwakilan berbagai organisasi masyarakat sipil seperti SAFEnet, Save the Children, dan UNICEF. Diskusi dibuka oleh Direktur Eksekutif ICT Watch Indriyatno Banyumurti, dan diakhiri dengan rumusan rencana aksi bersama.