Nasional

Fenomena Artis Masuk Bursa Pilkada 2024, Akademisi: Popularitas Geser Integritas

Sabtu, 13 Juli 2024 | 12:00 WIB

Fenomena Artis Masuk Bursa Pilkada 2024, Akademisi: Popularitas Geser Integritas

Ilustrasi Pilkada Serentak 2024. (Foto: NU Online Jatim)

Jakarta, NU Online

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 semakin mendekati tanggal pendaftaran pada Agustus mendatang.


Deretan partai politik sudah mulai memberikan rekomendasi dan mengusung kandidat untuk bersaing dalam ajang pesta demokrasi yang akan diselenggarakan di 545 daerah; 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota pada 27 November 2024 mendatang.


Salah satu hal yang menarik perhatian dalam perhelatan Pilkada 2024 adalah terdapat sejumlah nama selebritas atau artis yang ikut meramaikan kontestasi.


Melihat fenomena itu, Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Lampung (Unila) Mochamad Iwan Satriawan menilai, alasan partai politik mengusung calon dari kalangan terkenal seperti para artis bisa dipahami sebagai strategi untuk memenangkan suara, terlepas dari pertimbangan kualifikasi yang dipakai oleh partai politik.


Iwan mengatakan bahwa artis masuk bursa Pilkada, bukanlah suatu barang baru. Sebab sejak awal reformasi, artis-artis sudah masuk dalam pencalonan kepala daerah.


"Seperti aada Pilkada Banten ketika Rano Karno maju sebagai Wakil Gubernur Banten dan Dicky Chandra di salah satu kabupaten di Jawa Barat," katanya saat dihubungi NU Online, Jumat (12/7/2024).


Secara normatif proses demokrasi, kata Iwan, memang memungkinkan siapa pun untuk mencalonkan diri, dengan syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang.


"Kekhawatiran muncul ketika popularitas dan sumber daya finansial menjadi faktor penentu utama dalam sebuah kampanye, sehingga menggeser pertimbangan kualifikasi dan integritas," jelas Iwan.


Lebih lanjut, ia menjelaskan soal mahar politik yang tidak murah. Hal ini akan sangat sulit bagi kader partai politik yang hanya mengandalkan loyalitas tetapi tak punya banyak uang.


"Selama parpol enggak sehat, maka sebaik apa pun kader parpol, seloyal apapun dia, kalau enggak punya duit, enggak akan diusung oleh parpol. Karena untuk maju Pilkada calon butuh rekom partai dan ini enggak gratis, berbayar yang besarannya tergantung dengan jumlah kursi parpol di DPRD," jelasnya.


Iwan yang sedang menyelesaikan program Doktoral di Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan, efek demokrasi akibat pencalonan artis memang tidak masalah. Dengan parpol mencalonkan artis, Iwan menilai dapat meredam gejolak di dalam sebuah partai.


"Maka dengan mengusung artis, selain untuk mendapatkan pendanaan, parpol juga butuh kepala daerah yang jika jadi, enggak akan melawan kebijakan parpol. Dia hanya boneka partai pengusung yang memanfaatkan popularitas dan isi tas," jelasnya.


Untuk memperbaiki kualitas partai politik di Indonesia, Iwan mengajak seluruh partai politik untuk memperbaiki sistem internalnya.


"Ya parpol harus sehat, baik secara kaderisasi maupun finansial," tutupnya.


NU Online mencatat, setidaknya ada 9 artis yang digadang-gadang akan ikut dalam perebutan kursi kepala daerah.


1. Komika asal Jakarta Utara Marshel Widianto yang resmi diusung Partai Gerindra sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan.


2. Artis kondang Raffi Ahmad yang akan maju sebagai calon wakil gubernur di Jawa Tengah.


3. Jeje Govinda yang merupakan adik Raffi Ahmad. Jeje akan maju sebagai wakil bupati Bandung Barat yang diusung oleh Partai Amanat Nasional.
 
 
4. Penyanyi dan politisi PDI Perjuangan Krisdayanti dicalonkan menjadi wali kota Batu.


5. Pelawak senior sekaligus politisi PAN Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) yang maju di Pilgub DKI Jakarta.


6. Artis dan politisi PAN Desi Ratnasary juga akan bertarung di Pilkada Jawa Barat 2024.


7. Eks-Penyiar Radio sekaligus komedian Ronal Surapradja di Pilkada Kota Bandung melalui PDI Perjuangan.


8. Bintang sinetron lawas Si Doel Anak Sekolahan, Rano Karno yang akan maju sebagai Gubernur Banten melalui PDI Perjuangan.


9. Musisi ternama Ahmad Dhani yang dikabarkan masuk bursa calon wali kota Surabaya dari Partai Gerindra.