GP Ansor Sebut Keamanan Data sebagai Kedaulatan Negara, Pemerintah Wajib Menjaganya

Jakarta, NU Online
Kepala Pusat Badan Siber Ansor, Ahmad Luthfi, menegur pemerintah dalam perlindungan data masyarakat sebagai bagian dari kedaulatan negara.

"Menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjaga data masyarakatnya. Ranahnya sudah dalam lingkup "kedaulatan", dalam hal ini adalah kedaulatan data," ujar Ahmad Luthfi saat dihubungi NU Online, Kamis (4/7/2024).

Ia menyoroti urgensi implementasi Undang-undang (UU) Perlindungan Data Pribadi nomor 27 yang diberlakukan pada tahun 2022 harus berjalan dengan baik.

"Ini merupakan poin penting yang perlu digarisbawahi, yakni perlindungan data. Ini justru inti dari keamanan siber," jelasnya.

Luthfi meminta pemerintah harus belajar dari pengalaman ini seperti kasus Bjorka tahun 2022 dan Brain Cipher tahun 2024. 

"Kita perlu memastikan bahwa sistem keamanan dan perlindungan data terus ditingkatkan," katanya.

Apa itu ransomware
Luthfi menjelaskan, ransomware sendiri merupakan jenis malware (malicious software) yaitu software yang digunakan untuk merusak sistem komputer, server, atau jaringan dengan menggunakan virus.

"Ransomware bekerja dengan menginfiltrasi dan menguasai sebuah ruangan sistem sehingga pengguna tidak dapat mengakses komputer yang digunakan. Dengan kata lain, tuan rumahnya tidak bisa mengakses karena aksesnya di-lock (dienkripsi) sehingga data di dalamnya semacam terkena freeze," jelasnya.

Menurut Luthfi, ada beberapa kemungkinan memang yang diasumsikan oleh publik terkait dengan hacker yang memberikan password (dekripsi) secara cuma-cuma ataupun data yang di-hack sudah dijual belikan ke dark web dan sebagainya.

"Mengingat ransom sendiri artinya tebusan, jadi mungkin motifnya uang," jelasnya.

Serangan balasan hacker judi online?
Lebih dari itu, Luthfi juga menilai serangan siber PDSN Kominfo kali ini kemungkinan serangan balasan dari para hacker judi online. Pasalnya, belakangan ini pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya memberantas judi online hingga memblokir akses server dari luar negeri.

Informasi terakhir, kelompok peretas Brain Cipher yang diklaim bertanggung atas serang terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) telah menepati janji dengan merilis kunci enkripsi untuk data-data yang disandera. 

Menjelang tengah malam, Rabu (3/7/2024), mereka membagikan tautan untuk mengunduh fail dekriptor yang diklaim dapat digunakan untuk mengakses data di server PDNS.

"Kami secara sadar memutuskan untuk memberikan dekripsi gratis, tanpa dorongan pihak, lembaga, atau organisasi hukum mana pun. Tidak ada kesalahpahaman di dalam Brain Cipher dan tim kami mendukung keputusan (memberikan dekripsi gratis) ini sepenuhnya," tulis Brain Cipher dalam pernyataan ini diposting ulang oleh akun X @stealthmole_int, pada Rabu (3/7/2024) malam.