Kerja Sama BPOM-Kemenhan soal Obat Murah Jadi Sorotan, Siapa yang Diuntungkan?

Jakarta, NU Online

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyepakati kerja sama dalam penyediaan obat generik murah.

Program ini menyasar desa-desa melalui distribusi Koperasi Merah Putih dan diklaim dapat memangkas harga obat hingga 50 persen dari harga pasar.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar urusan logistik kesehatan, tetapi bagian dari strategi ketahanan nasional.

"Kami bersama Kemenhan berkomitmen menjamin keselamatan rakyat dan mendukung kemandirian farmasi nasional," ujar Taruna saat dihubungi NU Online pada Selasa (5/8/2025).

Ia menjelaskan, Kemenhan telah memiliki infrastruktur dan jaringan kerja sama internasional untuk pengadaan bahan baku obat, termasuk dengan India.

Karena itu, keterlibatan BPOM dalam pengawasan regulasi dan standardisasi produk menjadi aspek krusial dalam kerja sama ini.

Taruna juga menyebut bahwa farmasi di bawah Kemenhan telah mulai memproduksi obat secara massal. Obat-obat itu akan disalurkan melalui Koperasi Merah Putih yang ada di desa dan kelurahan.

Ia berharap, model distribusi ini dapat menjangkau masyarakat kecil yang selama ini kesulitan mendapatkan obat berkualitas dengan harga terjangkau.

"Obat yang sudah memiliki Nomor Izin Edar (NIE) dapat dipasarkan secara luas, termasuk rumah sakit, apotek, dan toko obat," terangnya.

BPOM mengklaim telah memiliki sistem pengawasan berbasis risiko, baik pre maupun post-market. Mekanisme ini mencakup tahapan inspeksi teknis, diskusi, serta tindak lanjut untuk menjamin mutu produk.

Taruna merujuk pada regulasi terbaru terkait distribusi obat, yakni harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Cara Distribusi Obat yang Baik.

"Distribusi perbekalan kesehatan, termasuk obat, hanya bisa dilakukan oleh fasilitas resmi pengelola kefarmasian. Termasuk di dalamnya fasilitas yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia," ungkapnya.

Meskipun pemerintah menargetkan efisiensi dan jangkauan yang lebih luas, model kerja sama ini menyisakan catatan dari sisi tata kelola.

Taruna mengatakan bahwa distribusi melalui satu jaringan koperasi berpotensi menyederhanakan alur logistik, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan sentralisasi yang terlalu besar jika tidak diawasi secara terbuka.

Lebih lanjut, ia mengakui bahwa kerja sama ini dirancang untuk mendukung program prioritas nasional di bidang kesehatan dan pertahanan.

"Kerja sama ini diharapkan menjadi kerja nyata yang memberikan manfaat bagi umat, bangsa, dan negara," katanya.

Namun, belum ada penjelasan rinci mengenai bentuk partisipasi publik maupun lembaga independen dalam pengawasan terhadap proses produksi dan distribusi yang melibatkan unsur militer.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa saat ini tengah menyatukan kekuatan laboratorium farmasi dari tiga matra TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara menjadi satu pabrik farmasi pertahanan terpadu.

Pabrik ini dirancang mampu memproduksi obat dari hulu ke hilir, mulai dari pengolahan bahan baku hingga produk jadi siap distribusi.

"Kami punya potensi laboratorium farmasi pertahanan negara yang terdiri dari laboratorium farmasi di TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Kita sekarang konsolidasikan menjadi satu pabrik farmasi pertahanan," ujar Sjafrie di Gedung PBNU, Jumat (1/8/2025).

Sjafrie menyatakan bahwa produk farmasi tersebut tidak hanya diberikan kepada anggota militer dan anggota keluarga mereka, tetapi juga dikirim langsung ke desa-desa melalui program operasi desa. Obat-obatan yang ditawarkan bahkan dijual dengan harga lima puluh persen lebih rendah daripada harga pasar.

"Kami kontribusikan ke desa melalui operasi desa dengan harga yang 50 persen lebih murah dari harga yang ada di pasar," katanya.

Ketika ditanya tentang kualitas produk farmasi pertahanan, Sjafrie mengatakan bahwa seluruh proses produksi dilakukan sesuai dengan standar tinggi yang selama ini digunakan untuk kebutuhan militer, yang berarti masyarakat juga akan menerima produk berkualitas militer.

"Semua produk yang kita olah ditujukan untuk dua keperluan yaitu untuk prajurit dan keluarganya, dan juga untuk masyarakat desa. Karena mereka memerlukan obat-obatan yang murah," tegasnya.