Solusi Penurunan Tanah Jakarta dan Semarang menurut Pakar Geodesi

Jakarta, NU Online
Pakar Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada, Heri Sutanta menjelaskan bahwa penurunan tanah yang menyebabkan banjir di Semarang dan Jakarta merupakan imbas dari eksploitasi air tanah yang berlebihan dan melebihi kapasitas imbuhannya. Menurutnya, hal ini perlu ada solusi dan penanganan yang komprehensif.

 

Di Semarang, Misalnya. Heri menyebut kenaikan air laut saat ini mencapai 3-5 milimeter per tahun sementara penurunan tanah mencapai 9 cm. “Ada kenaikan penurunan tanah 30 kali lebih besar dibanding kenaikan air laut global,” tutur Heri Sutanta, dilansir dari laman UGM, Jumat (13/1/2023).

 

Menurutnya, faktor lokal penurunan tanah tersebut lebih berdampak pada kenaikan relatif permukaan laut di Semarang dan Jakarta. Percepatan penurunan tanah itu juga menyebabkan beberapa kota di Semarang menjadi langganan banjir saat curah hujan tinggi. Ini karena posisi daratan di pesisir lebih rendah daripada air permukaan laut.

 

Dari hasil penelitiannya, di daerah tangkapan air Kota Semarang sebelumnya terdapat banyak kebun, tanah tegalan dan ruang terbuka, namun lahan-lahan tersebut kemudian berubah menjadi kompleks perumahan, kawasan industri dan pembangunan infrastruktur lain. Hal ini menyebabkan berkurangnya imbuhan di Cekungan Air Tanah (CAT) Semarang.

 

“Itu juga yang terjadi di Jakarta,” ungkap Heri.

 

Ia menegaskan, posisi daratan pesisir yang lebih rendah dari air permukaan laut tersebut harus ditangani secara komprehensif. Sementara daerah pemukiman dan industri di kawasan pesisir dapat dilindungi dengan tanggul laut. 

 

“Selanjutnya juga dipersiapkan banyak pompa untuk mengalirkan air dari drainase ke sungai besar yang aliran airnya menuju laut. Harus ada pompa yang disiapkan walaupun membutuhkan biaya operasional yang besar,” terang Heri.

 

Ia melihat Jakarta dan Semarang sebagai wilayah di Indonesia yang mengalami proses penurunan tanah begitu cepat. Untuk memitigasi dampak di kemudian hari, ia meminta pemerintah untuk menyusun kebijakan yang komprehensif.

 

“Yang pertama adalah mengatur pengambilan air tanah dan menjaga imbuhannya melalui perubahan pembatasan penggunaan lahan di daerah tangkapan airnya. Selanjutnya adalah menanggulangi dampaknya, misalnya pembangunan tanggul pantai untuk melindungi infrastruktur dan warga,” tutup Heri.

 

Pewarta: Nuriel Shiami Indiraphasa
Editor: Aiz Luthfi