Parlemen

Ketua Tim Penanganan Covid-19 DPR Sesalkan Kebijakan Pemprov DKI Buka Wisata Ancol

Sabtu, 15 Mei 2021 | 13:14 WIB

Ketua Tim Penanganan Covid-19 DPR Sesalkan Kebijakan Pemprov DKI Buka Wisata Ancol

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) H Abdul Muhaimin Iskandar meminta Pemprov DKI lebih bijak dalam membuat sebuah kebijakan.

Jakarta, NU Online
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik lebaran sebagai upaya antisipasi terjadinya ledakan kasus Covid-19. Kendati begitu, belum ada jaminan bahwa tidak akan terjadi ledakan kasus baru.  Terlebih, sejak hari pertama lebaran Kamis (13/5), beberapa objek wisata lokal justru dipadati para pengunjung. 

 

Sebagai contoh, kunjungan wisatawan ke Pantai Ancol, Jakarta pada Jumat (14/5/2021), membludak. Menurut data yang berhasil dihimpun, kunjungan mencapai kisaran 39.000-an orang. Bahkan soal lonjakan pengunjung Ancol pun menjadi trending topic di Twitter. Kerumunan wisatawan di Ancol dikhawatirkan bakal memicu terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19.

 

Tidak sedikit warganet yang membandingkan kerumunan kunjungan wisatawan yang mandi di Pantai Ancol, mirip dengan yang dilakukan warga India saat melakukan ritual mandi di Sungai Gangga yang diduga menjadi pemicu terjadinya gelombang "tsunami" Covid-19.

 
Warganet semakin geram lantaran di satu sisi Pemerintah Provinsi DKI membuka Pantai Ancol untuk umum pada hari kedua Lebaran, namun di sisi lain mengeluarkan kebijakan larangan ziarah kubur.

 

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) H Abdul Muhaimin Iskandar meminta Pemprov DKI lebih bijak dalam membuat sebuah kebijakan. Menurutnya, kebijakan membuka Pantai Ancol, jelas menimbulkan kerumunan yang sulit dikendalikan.

 

"Bagaimana orang mandi di pantai bisa menerapkan protokol kesehatan? Pakai masker juga tidak mungkin. Mau jaga jarak juga bagaimana caranya? Lihat saja berbagai gambar kerumunan yang terjadi di Ancol pada Jumat kemarin," ujar Gus AMI, sapaan akrab Abdul Muhaimin Iskandar, Sabtu (15/5).

 

Ketua Tim Pengawasan Penanganan Bencana Covid-19 DPR ini meminta agar Pemprov DKI tidak membuat standar ganda dalam sebuah kebijakan. Di satu sisi ziarah kubur yang menjadi ritual umat muslim saat lebaran dilarang dengan alasan mencegah penularan Covid-19 karena terjadi kerumunan massa, namun di sisi lain wisata Ancol dibuka.

 
“Kalau hari (Sabtu) ini akhirnya ditutup, ya jangan penutupan sementara untuk hari ini saja. Keselamatan rakyat harus diprioritaskan. Jangan membuat kebijakan yang justru mengorbankan rakyat. Jangan sampai apa yang terjadi di India, terjadi pula di Indonesia akibat sebuah kebijakan yang tidak tepat," kata Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

 

Diketahui, pada hari kedua Lebaran, jumlah kunjungan ke Pantai Ancol membludak hingga tembus 39.000-an pengunjung. Mereka terlihat asyik mandi di pantai tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Hal ini dikhawatirkan bakal menjadi penyebab klaster baru penularan Covid-19.