LPBHNU: Sertifikasi Bukan Kewenangan Pemerintah

Jakarta, NU Online Sertifikasi halal produk makanan/ minuman yang sedang ramai diperdebatkan sangat berkaitan erat pada aspek konsumen. Dengan adanya sertifikasi, maka akan memperbesar biaya produksi (production cost). Ketika produk itu dilepas di pasar, maka yang merasakan dampak mahalnya biaya produksi adalah konsumen. “Dari persepsi itu maka, NU sebaiknya menolak sertifikasi (halal, red) seperti yang sekarang sudah berjalan. Itu adalah dasar pikiran dasar NU,” ujar Ketua Lembaga Pelayanan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU), Andi Najmi di Jakarta, 30 Januari 2011.

Ahad, 30 Januari 2011 | 07:33 WIB

Terpopuler

40 Hari Wafat Gus Alam, KH Said Aqil Siroj: Pesantren Harus Tetap Hidup!

Mendaki Puncak Jabal Nur, Napak Tilas Kanjeng Nabi di Gua Hira

Waktu Terbaik untuk Resepsi Pernikahan menurut Islam

Mulai Agustus, PBNU dan BGN Realisasikan Program MBG di Pesantren

Terima Dubes Afghanistan, PBNU Siap Beri Beasiswa bagi Mahasiswa yang Ingin Studi di Indonesia

Eskalasi Konflik Iran-Israel, Saling Serang Titik Vital di Berbagai Wilayah

Terkini

Lihat Semua

Nasional

Unusia dan KPAI Kerja Sama Pengembangan Kelembagaan dalam Upaya Perlindungan Anak Indonesia

Selasa, 17 Juni 2025 | 22:45 WIB

Nasional

Ketua LD PBNU Ajak Umat Islam Konsisten Jalankan Dakwah Amar Makruf Nahi Mungkar

Selasa, 17 Juni 2025 | 22:30 WIB

Internasional

Sempat Ada Ancaman Bom Pesawat, Pemulangan Jamaah Haji Dipastikan Tetap Aman

Selasa, 17 Juni 2025 | 22:00 WIB

Nasional

MQKN 2025 Dibuka dengan Seleksi Berbasis Komputer, Bukti Pesantren Tak Tertinggal di Era Digital

Selasa, 17 Juni 2025 | 21:45 WIB

Nasional

Pernyataan Fadli Zon Sangkal Pemerkosaan Massal 1998 Dinilai Patriarkis dan Abaikan Korban

Selasa, 17 Juni 2025 | 21:30 WIB