FKPI Desak SBY-Kalla Berpihak Pada Rakyat

Jakarta, NU Online
Semakin memburuknya kondisi Indonesia, baik dalam sektor politik, sosial, budaya, bahkan ekonomi tentu akan sangat berimbas pada kehidupan masyarakat. Apalagi dengan kondisi menurunnya nilai rupiah terhadap dolar yang membuat pemerintah melahirkan kebijakan, yang salah satunya akan menaikan BBM tentu menjadi hal yang sangat memprihatinkan.

Selain semakin krusial kondisi politik dalam hubungan antara pemerintah dengan DPR menyangkut beberapa isu-isu, seperti MOU Helsinki dan Otonomi Khusus di Papua.

Untuk itu Pemerintahan SBY – Kalla didesak untuk menyatukan langkah dalam pengambilan kebijakan yang berpihak pada rakyat sekaligus untuk membangun kondisi ekonomi nasional yang lebih baik, dan tetap konsisten dalam mengimplementasikan isi-isi kampanye mereka.

Hal itu merupakan salah satu butir pernyataan sikap Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia (FKPI) dalam konferensi pers hari ini (1/8) di Sekretariat PP GMKI.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Immanuel Tular (Ketua Umum PP PMKRI) itu juga menggaris bawahi tentang keharusan elemen pro demokrasi dan rakyat untuk mengkonsolidasikan gerakannya dalam menyikapi kondisi saat ini.

Menanggapi pertanyaan pers tentang sikap FKPI tentang desakan reshuffle kabinet dan rencana kenaikan BBM pada bulan Oktober, Hery H. Azumi (Ketua Umum PB PMII) mengatakan bahwa jika pemerintah tidak dapat menjalankan kebijakan pada perbaikan ekonomi, maka FKPI juga akan mendesak untuk diadakan reshuflle kabinet dan penolakan terhadap rencana kenaikan BBM tersebut.

“Untuk itu FKPI sedang konsolidasi menyatukan langkah guna membangun gerakan dalam merespon semakin buruknya kondisi bangsa ini,”sambung Donny Lumingas, Sekjen PP GMNI.

Hadir semua pimpinan elemen FKPI yang terdiri dari PP PMKRI, PB PMII, PP GMKI, PP GMNI, PP KMHDI, DPP Hikmahbudi, PP IPNU, dan DPP IMM.(Die)