Jakarta, NU Online
Mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menilai rencana reshuffle, pergantian menteri yang akan dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam waktu dekat ini hanya terkesan untuk bagi-bagi kekuasaan dan bukannya untuk rakyat.
“Hiruk-pikuk politik yang dilakukan oleh partai politik akhir-akhir ini akibat akan dilakukan pergantian menteri, makin menunjukkan jika partai itu hanya untuk kepentingan kelompok dan atau keluarga saja dalam meraih kekuasaan,” kata Hasyim Muzadi di Jakarta, Selasa (8/3).<>
Oleh sebab itu Hasyim meminta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menolak tawaran untuk masuk kabinet pasca reshuffle kabinet yang direncanakan pada minggu ini. Sebab, kalau PDIP masuk kabinet resiko dan citra politiknya akan habis.
“Saya acungkan jari jempol untuk Megawati yang konsisten menolak tawaran masuk kabinet koalisi SBY-Boediono. Ini menunjukkan Megawati mampu memenej di mana partai untuk keluarga dan partai untuk Negara. Bukan sebaliknya,” tandas Hasyim Muzadi lagi.
Faktanya lanjut Hasyim, mencermati proses politik akhir-akhir ini memperlihatkan jika partai dikelola untuk kavling-kavling kepentingan partai dan partai untuk keluarga.
“Akibatnya demokrasi yang dihasilkan terasa oligarki, dikuasasi segelintir elit. Pemilu terasa industri uang, sistem presidensial terasa parlementer, hukum terasa kekuasaan non keadilan, pengembangan ekonomi terasa penghisapan dll,” tutur Hasyim.
Oleh sebab itu kalau Megawati tergiur tawaran kabinet menurut Hasyim, maka PDIP akan mengalami desintegrasi sangat berat, karena sebagian kadernya masuk penjara dengan proses yang ‘aneh’, yakni penerima suap (recehan) dipenjara, sedangkan penyuapnya belum tersentuh hukum, dan kader yang lainnya dengan leluasa akan masuk istana.
“Sungguh sebuah anomili. Untung PDIP mempunyai Megawati yang memang pantas menyandang putri Bung Karno. Apalagi reshuffle ini tidak untuk rakyat, melainkan hanya soal bagi-bagi kekuasaan. Sehingga orang yang akan menjadi menteri pun nantinya tidak akan bisa berbuat apa-apa akibat sempitnya waktu dan terlanjurnya carut-marut kekuasaan,” ungkap Hasyim kecewa.(amf)
Mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menilai rencana reshuffle, pergantian menteri yang akan dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam waktu dekat ini hanya terkesan untuk bagi-bagi kekuasaan dan bukannya untuk rakyat.
“Hiruk-pikuk politik yang dilakukan oleh partai politik akhir-akhir ini akibat akan dilakukan pergantian menteri, makin menunjukkan jika partai itu hanya untuk kepentingan kelompok dan atau keluarga saja dalam meraih kekuasaan,” kata Hasyim Muzadi di Jakarta, Selasa (8/3).<>
Oleh sebab itu Hasyim meminta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menolak tawaran untuk masuk kabinet pasca reshuffle kabinet yang direncanakan pada minggu ini. Sebab, kalau PDIP masuk kabinet resiko dan citra politiknya akan habis.
“Saya acungkan jari jempol untuk Megawati yang konsisten menolak tawaran masuk kabinet koalisi SBY-Boediono. Ini menunjukkan Megawati mampu memenej di mana partai untuk keluarga dan partai untuk Negara. Bukan sebaliknya,” tandas Hasyim Muzadi lagi.
Faktanya lanjut Hasyim, mencermati proses politik akhir-akhir ini memperlihatkan jika partai dikelola untuk kavling-kavling kepentingan partai dan partai untuk keluarga.
“Akibatnya demokrasi yang dihasilkan terasa oligarki, dikuasasi segelintir elit. Pemilu terasa industri uang, sistem presidensial terasa parlementer, hukum terasa kekuasaan non keadilan, pengembangan ekonomi terasa penghisapan dll,” tutur Hasyim.
Oleh sebab itu kalau Megawati tergiur tawaran kabinet menurut Hasyim, maka PDIP akan mengalami desintegrasi sangat berat, karena sebagian kadernya masuk penjara dengan proses yang ‘aneh’, yakni penerima suap (recehan) dipenjara, sedangkan penyuapnya belum tersentuh hukum, dan kader yang lainnya dengan leluasa akan masuk istana.
“Sungguh sebuah anomili. Untung PDIP mempunyai Megawati yang memang pantas menyandang putri Bung Karno. Apalagi reshuffle ini tidak untuk rakyat, melainkan hanya soal bagi-bagi kekuasaan. Sehingga orang yang akan menjadi menteri pun nantinya tidak akan bisa berbuat apa-apa akibat sempitnya waktu dan terlanjurnya carut-marut kekuasaan,” ungkap Hasyim kecewa.(amf)
Terpopuler
1
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Tetap Gelar Aksi, Tuntut Mundur Bupati Sudewo
2
Ribuan Santri Pati Akan Gelar Aksi Tolak Kenaikan Tarif PBB 250 Persen hingga 5 Hari Sekolah
3
Resmi Dilantik, Ini Susunan Pengurus LBH Sarbumusi Masa Khidmah 2025-2028
4
INDEF Soroti Pemblokiran Rekening yang Dianggap Reaktif dan Frustrasi Pemerintah Hadapi Judi Online
5
Obat bagi Jiwa yang Kesepian
6
Khutbah Jumat Bahasa Sunda: 5 Kapunjulan Ngonsumsi Kadaharan Halal
Terkini
Lihat Semua
