Warta
JELANG MUKTAMAR
NU Jatim Usul Mandataris Muktamar Urusan Politik
NU Online · Ahad, 1 November 2009 | 05:53 WIB
Surabaya, NU Online
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengusulkan mandataris urusan politik dalam Muktamar ke-32 NU di Makassar pada 25-31 Januari 2010.
"Potensi politik NU itu mengalahkan parpol, sehingga perlu diarahkan agar tak dimanfaatkan orang lain dan akhirnya mencemari NU," kata Sekretaris PWNU Jatim H Masyhudi Muchtar di Surabaya, Ahad (1/11).<>
Oleh karena itu, NU Jatim mengusulkan perlunya ada penunjukan mandataris muktamar untuk melaksanakan politik NU, termasuk perlu tidaknya merumuskan lembaga untuk arahan, fungsi, struktur, dan sebagainya.
"Dengan adanya mandataris khusus politik, maka NU secara organisatoris tidak akan terseret politik praktis, karena rais aam syuriah dan ketua umum PBNU tidak mengurusinya dan bisa kena sanksi bila terlibat," katanya.
Sementara itu, Ketua PW Maarif NU Jatim H Suhaimi Syukur mengaku ia mengusulkan pembentukan APTINU atau Asosiasi Perguruan Tinggi NU dan PERGUNU atau Persatuan Guru NU dalam muktamar mendatang.
"NU perlu memikirkan nasib guru dan dosen, sedang Maarif akan mengurus kualitas gedung, sarana, dan kurikulum pendidikan, sehingga apa unggulan pendidikan NU akan menjadi jelas, bukan latah membuat sekolah bertaraf internasional," katanya. (ant/mad)
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengusulkan mandataris urusan politik dalam Muktamar ke-32 NU di Makassar pada 25-31 Januari 2010.
"Potensi politik NU itu mengalahkan parpol, sehingga perlu diarahkan agar tak dimanfaatkan orang lain dan akhirnya mencemari NU," kata Sekretaris PWNU Jatim H Masyhudi Muchtar di Surabaya, Ahad (1/11).<>
Oleh karena itu, NU Jatim mengusulkan perlunya ada penunjukan mandataris muktamar untuk melaksanakan politik NU, termasuk perlu tidaknya merumuskan lembaga untuk arahan, fungsi, struktur, dan sebagainya.
"Dengan adanya mandataris khusus politik, maka NU secara organisatoris tidak akan terseret politik praktis, karena rais aam syuriah dan ketua umum PBNU tidak mengurusinya dan bisa kena sanksi bila terlibat," katanya.
Sementara itu, Ketua PW Maarif NU Jatim H Suhaimi Syukur mengaku ia mengusulkan pembentukan APTINU atau Asosiasi Perguruan Tinggi NU dan PERGUNU atau Persatuan Guru NU dalam muktamar mendatang.
"NU perlu memikirkan nasib guru dan dosen, sedang Maarif akan mengurus kualitas gedung, sarana, dan kurikulum pendidikan, sehingga apa unggulan pendidikan NU akan menjadi jelas, bukan latah membuat sekolah bertaraf internasional," katanya. (ant/mad)
Terpopuler
1
Atas Dorongan PBNU, Akan Digelar Jelajah Turots Nusantara
2
Rais Aam Sampaikan Bias Hak dan Batil Jadi Salah Satu Pertanda Kiamat
3
Asyura, Tragedi Karbala, dan Sentimen Umayyah terhadap Ahlul Bait
4
Dilantik, Berikut Susunan Lengkap Idarah 'Aliyah JATMAN Masa Khidmah 2025-2030
5
Penggubah Syiir Tanpo Waton Bakal Lantunkan Al-Qur’an dan Shalawat di Pelantikan JATMAN
6
I'tikaf hingga Khataman Al-Qur'an, Kebiasaan Gus Baha di Bulan Muharram
Terkini
Lihat Semua
