PPI Maroko Desak Pemerintah Segera Tuntaskan Lumpur Lapindo

Rabat, NU Online
Para pelajar Indonesia juga peduli dengan kondisi bangsanya meski berada di luar negeri. Itulah yang dilakukan para pelajar Indonesia di Maroko yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI). Mereka mendesak pemerintah agar segera menuntaskan kasus semburan lumpur Lapindo, terutama nasib warga Perumahan Umum Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perum TAS) yang menjadi korban.

Organisasi yang menghimpun para pelajar Indonesia yang sedang studi di Maroko itu, menyampaikan desakan tersebut kepada anggota DPR RI di sela-sela silaturrahim dengan Komisi X DPR RI di Wisma Duta, Kedutaan Besar Indonesia, di Ibukota Maroko, Rabat, Senin, (30/4) waktu setempat.

Juru Bicara PPI Maroko Nasrulloh Afandi yang juga salah satu fungsionaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Maroko mengatakan, desakan itu itu dikeluarkan untuk memperjelas pertanggungjawaban PT Lapindo Brantas Inc yang sewenang-wenang terhadap masyarakat yang dirugikannya.

“Atas nama warga negara Indonesia, kami, PPI Maroko, mendesak pemerintah, menuntut pihak Lapindo untuk segera bertanggung jawab terhadap rakyat yang sudah sekian lama dirugikan,” terang Nasrul, begitu panggilan akrabnya.

PPI Maroko, menurut Nasrul, turut memprihatinkan kondisi para korban semburan lumpur panas tersebut, tidak saja dari segi ekonomis, melainkan pula dalam bidang pendidikan. Karena, akibat bencana tersebut proses belajar mengajar bagi anak-anak sekolah di sekitar Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, itu menjadi terganggu.

Karena itu, imbuh Nasrul, PPI meminta kepada Komisi X DPR RI agar turut memerhatikan persoalan pendidikan tersebut. “Banyak sarana dan prasarana pendidikan yang terendam. Makanya, kita juga minta perhatian dari Komisi X untuk persoalan tersebut,” ujarnya.

Dalam silaturrahim yang dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Hery Ahmadi bersama 11 anggotanya, PPI Maroko juga mempertanyakan efektifitas rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan melakukan perombakan (reshuffle) kabinet.

PPI menilai, perombakan kabinet tersebut tidak lebih dari sekedar pembagian ‘kado’ kekuasaan. “Dan kenapa dilakukannya justru menjelang akhir masa pemerintahan. Bukannya berkonsentrasi dengan meningkatkan kinerja di sedikit waktu yang tersisa itu,” pungkas Nasrul.
 
Dalam acara tersebut, hadir Duta Besar RI untuk Maroko Sahwin Adenan beserta istri. Tampak pula sejumlah pejabat dan staf KBRI Maroko, para mahasiswa, dan puluhan masyarakat Indonesia di Maroko. (rif)