Warta
Undip Lawan Kebijakan Biaya Kuliah Mahal, Turunkan SPP Mahasiswa
NU Online · Selasa, 8 Juli 2008 | 10:19 WIB
Semarang, NU Online
Di tengah semakin mahalnya biaya pendidikan di semua tingkatan, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang menempuh kebijakan yang berlawanan, yakni menurunkan uang sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) mulai tahun 2009.
"Untuk tahun 2008 ini uang SPP mahasiswa baru masih tetap sama dengan tahun lalu," kata Rektor Undip, Prof. Susilo Wibowo di Semarang, Selasa.<>
Ia menyebutkan, langkah itu ditempuh sebagai komitmen perguruan tinggi negeri terkemuka di Jateng itu dalam memberikan layanan pendidikan bermutu bagi semua kalangan.
Besaran penurunan uang SPP bagi mahasiswa baru yang diterima tahun 2009 itu sampai sekarang belum dipastikan namun diperkirakan sekitar 10-25 persen dari SPP tahun ini. Penurunan biaya SPP ini akan dihitung dengan memerhatikan inflasi pada 2008, yang diperkirakan mencapai dua digit.
Ia menegaskan, Undip ingin memberikan pendidikan terbaik dengan biaya terjangkau bagi masyarakat luas.
"Pendidikan bagus itu mahal, namun pendidikan bermutu jelek malah jauh lebih mahal lagi," kata Guru Besar Andrologi, Fakultas Kedokteran Undp itu.
Menurut catatan, komponen biaya pendidikan bagi mahasiswa baru Undip terdiri atas SPP, sumbangan pengembangan institusi (SPI), sumbangan pengembangan manajemen pendidikan (SPMP), serta praktikum responsi dan kegiatan penunjang (PRKP).
Biaya kuliah bagi mahasiswa baru tahun 2007 lalu, terdiri dari SPP Rp900 ribu/semester, SPI (dibayar sekali selama studi) Rp2,5 juta, PRKP Rp125 ribu-Rp500 ribu/semester (bervariasi untuk tiap-tiap program studi). Untuk mahasiswa jalur mandiri, dikenakan SPMP yang besarnya bervariasi.
Rektor pada kesempatan itu juga menegaskan, Undip tidak akan berubah status menjadi badan hukum milik negara (BHMN) namun berketetapan menjadi badan layanan umum (BLU).
Menurut dia, menjadi BHMN justru malah memiskinan negara karena semua aset yang dimiliki perguruan tinggi justru dipisahkan dari aset negara, sedangkan status BLU, aset tersebut tetap menjadi milik negara.
"Sekalipun Undip membangun gedung sendiri, aset itu tetap milik pemerintah," katanya.(ant)
Di tengah semakin mahalnya biaya pendidikan di semua tingkatan, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang menempuh kebijakan yang berlawanan, yakni menurunkan uang sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) mulai tahun 2009.
"Untuk tahun 2008 ini uang SPP mahasiswa baru masih tetap sama dengan tahun lalu," kata Rektor Undip, Prof. Susilo Wibowo di Semarang, Selasa.<>
Ia menyebutkan, langkah itu ditempuh sebagai komitmen perguruan tinggi negeri terkemuka di Jateng itu dalam memberikan layanan pendidikan bermutu bagi semua kalangan.
Besaran penurunan uang SPP bagi mahasiswa baru yang diterima tahun 2009 itu sampai sekarang belum dipastikan namun diperkirakan sekitar 10-25 persen dari SPP tahun ini. Penurunan biaya SPP ini akan dihitung dengan memerhatikan inflasi pada 2008, yang diperkirakan mencapai dua digit.
Ia menegaskan, Undip ingin memberikan pendidikan terbaik dengan biaya terjangkau bagi masyarakat luas.
"Pendidikan bagus itu mahal, namun pendidikan bermutu jelek malah jauh lebih mahal lagi," kata Guru Besar Andrologi, Fakultas Kedokteran Undp itu.
Menurut catatan, komponen biaya pendidikan bagi mahasiswa baru Undip terdiri atas SPP, sumbangan pengembangan institusi (SPI), sumbangan pengembangan manajemen pendidikan (SPMP), serta praktikum responsi dan kegiatan penunjang (PRKP).
Biaya kuliah bagi mahasiswa baru tahun 2007 lalu, terdiri dari SPP Rp900 ribu/semester, SPI (dibayar sekali selama studi) Rp2,5 juta, PRKP Rp125 ribu-Rp500 ribu/semester (bervariasi untuk tiap-tiap program studi). Untuk mahasiswa jalur mandiri, dikenakan SPMP yang besarnya bervariasi.
Rektor pada kesempatan itu juga menegaskan, Undip tidak akan berubah status menjadi badan hukum milik negara (BHMN) namun berketetapan menjadi badan layanan umum (BLU).
Menurut dia, menjadi BHMN justru malah memiskinan negara karena semua aset yang dimiliki perguruan tinggi justru dipisahkan dari aset negara, sedangkan status BLU, aset tersebut tetap menjadi milik negara.
"Sekalipun Undip membangun gedung sendiri, aset itu tetap milik pemerintah," katanya.(ant)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Mempertahankan Spirit Kurban dan Haji Pasca-Idul Adha
2
Ketum PBNU Buka Suara soal Polemik Tambang di Raja Ampat, Singgung Keterlibatan Gus Fahrur
3
Jamaah Haji yang Sakit Boleh Ajukan Pulang Lebih Awal ke Tanah Air
4
Rais 'Aam dan Ketua Umum PBNU Akan Lantik JATMAN masa khidmah 2025-2030
5
Khutbah Jumat: Meningkatkan Kualitas Ibadah Harian di Tengah Kesibukan
6
Khutbah Jumat: Menyatukan Hati, Membangun Kerukunan Keluarga Menuju Hidup Bahagia
Terkini
Lihat Semua
