Jakarta, NU Online
Menyambut Hari Kebangkitan Nasional, Gerakan Pemuda (GP) Ansor menyatakan, tidak akan mengabaikan keinginan rakyat untuk mempertimbangkan kehadiran pemimpin baru yang lebih menjanjikan perubahan. “Alasannya pemerintahaan saat ini penuh dengan ketidakpastian dan bahkan kebijakannya banyak belum berpihak pada rakyat.”

Demikian salah satu butir hasil rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) GP Ansor yang diumumkan Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ansor, Malik Haramain kepada wartawan di sela-sela peringatan puncak Hari Lahir Ansor ke-73 di Aula PP GP Ansor, Jl Kramat Raya, 20 Mei 2007.

<>

Hadir dalam peringatan Harlah tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Suami Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri Taufik Kiemas, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj.

Rakornas yang diikuti dan ditandangani 33 Pengurus Wilayah (PW) GP Ansor se-Indonesia tersebut menghasilkan dua sikap, yakni eksternal dan internal.

Menurut Malik, sejumlah PW GP Ansor seluruh Indonesia dalam rekomendasi tersebut meminta kepada pemerintah untuk mempercepat upaya-upaya untuk mengatasi perbaikan ekonomi khususnya sektor riil yang belum bergerak. Bahkan, katanya, GP Ansor prihatin dan mendesak Presiden agar turun tangan untuk mengendalikan harga-harga bahan pokok yang semakin tidak terkendali, misalnya setelah harga beras bisa diturunkan, kini minyak goreng cenderung naik.

Sementara itu, HM Rofiq, Ketua PW GP Ansor Jawa Timur yang ikut merumuskan rekomendasi tersebut menyatakan, pihaknya menyesalkan sikap pemerintah yang memberikan dukungan bagi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) yang menjatuhkan sanksi pada Iran.

Karena itu, katanya, GP Ansor mendukung DPR untuk menggunakan hak interpelasinya guna memanggil Presiden untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyat soal keputusan tersebut. Karena keputusan itu jelas melukai perasaan umat Islam.

Selain itu, kata Rofiq, GP Ansor berharap pasca-reshufle kabinet tahap II ini, kabinet baru bisa menampilkan kinerja lebih baik. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan dukungan kepada pemerintah, sejauh dapat memberikan kepastian dan arah perubahan serta perbaikan kondisi bangsa yang lebih baik dan sejahtera.

Hal yang sama juga dikatakan Ketua PW GP Ansor Nusa Tenggara Barat, Lalu Aksar Anshori. Ia mengatakan, kesejahteraan rakyat itu bisa diwujudkan manakala pemberantasan korupsi benar-benar dilaksanakan bersamaan dengan penegakkan hukum. Karena pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan pemerintah merupakan langkah positif dan perlu didukung semua pihak.

Namun, tandasnya, GP Ansor meminta pelaksanaanya tidak tebang pilih. Bahkan harus dibarengi dengan penegakkan supremasi hukum, misalnya kasus BLBI, korupsi dana DKP, dan berbagai kasus kerusakan lingkungan yang belum tuntas. (gpa/rif)