Jakarta, NU Online
Gerakan Pemuda (GP) Ansor mendukung niat pemerintah membenahi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan berharap lembaga itu mampu mencetak pamong praja yang pro rakyat.

"Mahasiswa IPDN itu kan dipersiapkan menjadi camat dan sekarang ini camat harus pro rakyat. Jadi berikan kurikulum yang sifatnya melayani rakyat," kata Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor A Malik Haramain di Jakarta, Selasa (10/4).

<>

Terkait dengan hal itu pula, katanya, maka budaya kekerasan di lembaga pendidikan yang sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri itu juga harus dihilangkan total.

"Bagaimana mencetak pamong yang mampu melayani rakyat jika di dalam pendidikannya mereka akrab dengan kekerasan dan sikap sok kuasa," katanya.

Kematian praja Cliff Muntu dan beberapa korban lainnya, menurut Malik, merupakan akibat sikap sok kuasa dan kegemaran bertindak kekerasan yang ditunjukkan praja senior kepada yuniornya.

Oleh karena itu, GP Ansor mendukung proses hukum terhadap praja IPDN yang terlibat kekerasan terhadap Cliff. Bahkan, kalangan pengasuh IPDN juga harus ditindak jika mereka tahu ada praktik kekerasan di kampus itu namun mendiamkannya.

Pada kesempatan itu atas nama GP Ansor, Malik memberi dukungan moral pada Inu Kencana, dosen IPDN yang dinonaktifkan akibat mengungkap praktik premanisme di kampus itu.

"Tidak sepantasnya Inu kencana mendapat sanksi karena dia sudah berani mengungkapkan kebenaran kepada publik. Harusnya yang bertanggung jawab adalah rektor IPDN, bukan Inu Kencana," ujarnya.

Dikatakannya, dosen-dosen vokal di IPDN, semacam Inu Kencana, jangan sampai dikeluarkan karena akan mengurangi kekritisan di internal IPDN. (ant/rif)