Jakarta, NU Online
Rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat George W Bush ke Indonesia 20 Nopember mendatang terus menuai protes. Tak ketinggalan, protes juga datang dari Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). Organisasi berbasis pelajar NU dan santri terbesar di Indonesia ini menyayangkan sikap berlebihan dari pemerintah dalam hal pengamanan yang berakibat bakal diliburkannya beberapa sekolah yang berada di Bogor, Jawa Barat.
”Pengamanan Bush yang berlebihan mengorbankan kepentingan masyarakat di sekitar Istana Bogor. Saya baca di media massa, akan ada beberapa sekolah yang diliburkan. Bahkan, para pedagang diusir dari tempat dagangannya karena alasan pengamanan, itu tidak sepatutnya,” kata Ketua PP IPNU, Muhammad Asyhadi kepada NU Online di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (8/11).
<>Sebagaimana diberitakan sejumlah media massa, sedikitnya ada empat sekolah yang berada di dekat Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor akan diliburkan demi keamanan dalam rangka menyambut orang nomer satu di negeri Paman Sam tersebut. Selain itu, sekolah yang terletak di Jalan Juanda, yaitu SMPN 1 dan SMAN 1 juga akan diliburkan.
ADVERTISEMENT BY OPTAD
Asyhadi, demikian ia akrab disapa, mengatakan, pemerintah tak semestinya memberlakukan tindakan pengamanan hingga meliburkan aktifitas sekolah. Hal itu, imbuhnya, jelas mengganggu proses belajar-mengajar. ”Mestinya sekolah tidak perlu diliburkan. Kalau begitu, kedatangan Bush bukan menguntungkan Indonesia, tapi malah merugikan,” ungkapnya.
Disadari Asyhadi, pemerintah memang harus membuat pengamanan ketat untuk menyambut kedatangan Bush. Namun, jika sekolah diliburkan, berarti pemerintah telah mengorbankan hak siswa untuk memperoleh pendidikan. ”Datang, ya datang aja, tapi sekolah harus tetap masuk. Nggak ada alasan untuk meliburkan sekolah,” tegasnya.
IPNU, lanjut Asyhadi, sangat memahami bahwa pemerintah khawatir kedatangan Bush akan disambut teror atau aksi menentang AS. Namun, sekolah tidak sepantasnya dicurigai bakal disusupi teroris. ”Pengamanan ketat boleh, tapi yang jelas jangan sampai sekolah jadi korban,” tandasnya. (rif)
