Jakarta, NU Online
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) diharapkan menjadi pusat pengkaderan di lingkungan NU. Hal itu seiring dengan kegelisahan atas fenomena mandegnya proses kaderisasi di tubuh organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia itu.

Demikian pesan mantan Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Muchit Muzadi sebagaimana disampaikan Ketua Umum Lajnah Ta’lif wan Nasyr NU Munim DZ saat berbicara pada roundtable discussion yang digelar Pengurus Pusat (PP) Lakpesdam NU di kantornya, Jalan KH Ramli, Jakarta, Jum’at (24/11)

<>

Pada diskusi bertajuk “Refleksi dan Evaluasi Pengkaderan di Lingkungan NU” itu hadir beberapa petinggi PBNU, Drs H Masrur Ainun Najih (Katib Syuriah) Drs H Taufiq R Abdullah (Wakil Sekjen)—serta para aktivis muda NU dari sejumlah badan otonom, lajnah maupun lembaga yang berada di bawah naungan NU.

Menurut Munim, Kiai Muchit yang juga kakak kandung Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menginginkan agar Lakpesdam NU mampu menjalankan tugas dan peran sebagai penguat proses pengkaderan di tubuh NU. “Tujuannya tidak hanya penjenjangan di organisasi, tapi juga menumbuhkan militansi kader NU,” tandasnya.

Kekhawatiran atas semakin menguatnya gerakan dan kelompok Islam garis keras di negeri ini, tampaknya menjadi salah satu alasan utama. Karena, menurutnya, saat ini tidak sedikit kelompok-kelompok Islam radikal tersebut telah berani dan terang-terangan merebut aset milik NU, termasuk kadernya. “Banyak kader NU yang berada di luar telah kehilangan militansinya terhadap NU,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Munim menjelaskan, pola kaderisasi yang seharusnya dilakukan NU melalui Lakpesdam seharusnya bersifat indoktriner dan tidak lagi menggunakan pola partisipatoris. Karena dengan cara itulah militansi seorang kader akan tumbuh. “Menghadapi kehidupan yang begitu keras seperti sekarang ini jangan pakai pola partispatoris,” tegasnya.

Bak gayung bersambut. Tampaknya PBNU pun menghendaki hal yang sama. Lakpesdam, sebagai sebuah lembaga yang selama ini menjadi pusat penelitian dan pengkajian di NU tersebut memang seharusnya pula mampu menjadi pusat pengkaderan. Ibaratnya, di pundak Lakpesdam lah, masa depan NU digantungkan.

“Jadi, seperti konsep, sistem, pola, metode pengkaderan dan sebagainya, berasal dari Lakpesdam. Lakpesdam lah yang bertugas menyusun sistem pengkaderan bagi Muslimat NU, GP Ansor, Fatayat NU, IPNU-IPPNU, dan lain-lain,” kata Wakil Sekjen PBNU Taufiq R Abdullah yang juga mantan Ketua Pengurus Wilayah Lakpesdam NU Jatim.

Pada dasarnya, kata Taufiq, peran tersebut, telah dijalankan Lakpesdam NU saat ia berstatus lajnah. Hal itu kemudian berubah, bahkan hilang sama sekali, ketika Lakpesdam NU berganti status menjadi lembaga saat Muktamar NU ke-29 di Cipasung, Jawa Barat tahun 1994.

“Dulu, Lakpesdam benar-benar menjadi pusat pengkaderan NU. Hal itu didukung statusnya sebagai lajnah yang sifatnya sangat lintas lembaga, lintas sektoral,” terang Taufiq. (rif)