Jakarta, NU Online
Nahdlatul Ulama (NU) sebagai institusi tidak pernah bergeser ke kiri maupun ke kanan. Dalam memikul tanggung jawab keagamaan maupun kebangsaaan NU selalu berada di atas landasan Fikrah Nahdliyyah (kerangka berfikir NU) yang telah disepakati sejak lama.

Hal itu disampaikan Rais Syuriah NU KH. Ma’ruf Amin saat membuka Halaqoh II Pra-Musyawarah Nasional Alim Ulama (Munas) dan Konferensi Besar PBNU (Konbes) bertema “Meneguhkan Kembali Khittah NU 1926” di Jakarta, Sabtu (8/7). Ma’ruf Amin memberikan sambutan sebagai Ketua Panitia Pelaksana Munas dan Konbes yang akan diadakan pada 27-30 Juli nanti.

<>

Menurut Ma’ruf, pergeseran memang ada dan terjadi pada tahun 1990-an ketika sebagian warga nahdliyyin agak konservatif dalam merespon berbagai perkembangan zaman. Waktu itu, para kiai hanya berpatokan pada kitab-kitab yang ada di pesantren dan cenderung tidak berani bersikap ketika beberapa realitas tidak diekspos secara jelas dalam kitab-kitab itu.

“Tapi itu segera berakhir ketika pada Munas dan Konbes NU Tahun 1992 di Lampung para ulama menyepakati adanya pendekatan manhajiyyan (metodologis) dan tidak hanya qoulan (tekstual). Ada dinamisasi di sini. Upaya ini kita sebut sebagai tajdidu fikrah an-nahdliyyah (pembaharuan kerangka berfikir NU),” kata Ma’ruf.

Dikatakannya, pergeseran dalam tubuh NU justru terjadi dalam pola pikir warga nahdliyyin. Saat ini warga nahdliyyin, dalam hal ini kalangan mudanya, telah mengalami dinamisasi yang kebablasan. “Kalangan muda NU telah bergeser ke kiri menuruti arus liberalisasi,” katanya.

Ketua Dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menambahkan, Fikrah Nahdliyah seharusnya telah menjadi fikrah 'alamiyah atau kerangka berfikir yang universal. “Sayangnya kita sekarang banyak yang minder, tidak percaya diri, dan lebih senang menjadi importir gagasan,” katanya.

Halaqoh II Pra-Munas dan Konbes itu dihadiri, antara lain, Rais Syuriah PBNU KH. Aziz Mashuri dan KH. Maghfur Utsman, Rais 'Aam Syuriah PWNU Jawa Tengah KH. Masruri Abdul Mughni, Rais Syuriah PWNU Banten KH. Ahmad Syatori, dan para utusan wilayah, serta ketua lembaga, lajnah dan badan otonom NU. (nam)