Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tampak mulai ragu terhadap sikap pemerintah yang terkesan tidak tegas terhadap berbagai gerakan politik-idelogis yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia itu mempertanyakan kesanggupan pemerintah dalam upaya mempertahankan dan menjaga NKRI.
“Maka, sudah waktunya sekarang ini kita meminta kepada Presiden RI dalam pidato 17 Agustus 2007 di depan DPR RI untuk menjawab pertanyaan; apakah Pemerintah RI sekarang ini masih sanggup menjaga keutuhan, jiwa dan martabat Republik Proklamasi Indonesia atau tidak?” ujar Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi kepada wartawan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta (13/8) kemarin.<>
“Kalau masih sanggup, kemudian harus bagaimana, kalau sudah tidak sanggup juga harus bagaimana? Pemerintah RI sekarang harus jelas jawaban/tindakannya,” tambah Presiden World Conference on Religions for Peace itu menanggapi semakin tak terkendalinya bermacam gerakan politik yang mulai mempersoalkan sistem dan bentuk negara Indonesia.
Ia meminta kepada pemerintah agar tak perlu ragu dalam menentukan langkah tegas pada setiap gerakan apapun yang berpotensi mengganggu keutuhan NKRI, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Karena, katanya, sikap dan komitmen NU sudah sangat jelas serta tegas terhadap republik ini.
Demikian juga sikap warga NU yang berada di luar negeri. Menurut Hasyim, PBNU selalu mengingatkan dan menekankan kepada seluruh warga NU di mancanegara agar tidak mengikuti gerakan politik transnasional.
Gerakan politik itu, katanya, dalam perjalanan sejarah Indonesia, tak pernah cocok dan tak pernah menghasilkan apapun kecuali agitasi dan propaganda semata. “Karena memang, Republik Indonesia bukan bagian dari sistem politik internasional,” tegas Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars itu. (rif)
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tampak mulai ragu terhadap sikap pemerintah yang terkesan tidak tegas terhadap berbagai gerakan politik-idelogis yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia itu mempertanyakan kesanggupan pemerintah dalam upaya mempertahankan dan menjaga NKRI.
“Maka, sudah waktunya sekarang ini kita meminta kepada Presiden RI dalam pidato 17 Agustus 2007 di depan DPR RI untuk menjawab pertanyaan; apakah Pemerintah RI sekarang ini masih sanggup menjaga keutuhan, jiwa dan martabat Republik Proklamasi Indonesia atau tidak?” ujar Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi kepada wartawan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta (13/8) kemarin.<>
“Kalau masih sanggup, kemudian harus bagaimana, kalau sudah tidak sanggup juga harus bagaimana? Pemerintah RI sekarang harus jelas jawaban/tindakannya,” tambah Presiden World Conference on Religions for Peace itu menanggapi semakin tak terkendalinya bermacam gerakan politik yang mulai mempersoalkan sistem dan bentuk negara Indonesia.
Ia meminta kepada pemerintah agar tak perlu ragu dalam menentukan langkah tegas pada setiap gerakan apapun yang berpotensi mengganggu keutuhan NKRI, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Karena, katanya, sikap dan komitmen NU sudah sangat jelas serta tegas terhadap republik ini.
Demikian juga sikap warga NU yang berada di luar negeri. Menurut Hasyim, PBNU selalu mengingatkan dan menekankan kepada seluruh warga NU di mancanegara agar tidak mengikuti gerakan politik transnasional.
Gerakan politik itu, katanya, dalam perjalanan sejarah Indonesia, tak pernah cocok dan tak pernah menghasilkan apapun kecuali agitasi dan propaganda semata. “Karena memang, Republik Indonesia bukan bagian dari sistem politik internasional,” tegas Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars itu. (rif)
