Jakarta, NU Online
Partai Kebangkitan Bangsa melalui fraksinya di DPR RI mendeklarasikan diri sebagai oposisi dan berjanji bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sikap kritis ini, bukan berarti menggoyang pemerintahan Presiden Yudhoyono, tetapi mengkritisi setiap kebijakan pemerintah demi kepentingan bangsa dan negara. Soalnya, banyak kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat," kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPR RI, Effendi Choirie, setelah menerima tugas sebagai ketua fraksi dari pejabat lama Ida Fauziah di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin.

<>

Sementara itu, dalam acara serahterima pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, hadir beberapa pimpinan fraksi, di antaranya Ketua Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Syarif Hasan, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Lukman Hakiem Saifudin, juga Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Laode Ida serta sejumlah anggota dewan.

Kepada wartawan, Effendi Choirie yang akrab disapa Gus Choi menambahkan, pihaknya juga telah sepakat untuk mendukung usulan amandemen ke-5 atas Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

"Sikap kritis yang dilakukan fraksi kami ini sesuai dengan keputusan rapat pleno DPP PKB yang dihadiri Ketua Dewan Syuro, Gus Dur. Beliau dalam rapat pleno meminta ketua fraksi yang baru bersikap kritis dan berani kepada pemerintah. Ini sesuai dengan moto baru PKB yakni, kritis, konstruktif dan solutif," katanya.

Ia berharap, sikap yang dilakukan fraksinya itu tidak disalahartikan oleh fraksi-fraksi lainnya, seperti Fraksi Partai Demokrat sebagai pendukung pemerintah. "Apa yang kami lakukan ini untuk mengkritisi kebijakan pemerintah jika tidak pro-rakyat. Tetapi bukan bertujuan untuk menjatuhkan pemerintah," katanya.

Gus Choi lalu mencontohkan, kebijakan pemerintah Presiden Yudhoyono yang terkesan plin-plan, misalnya, dukungan pemerintah atas Resolusi Dewan Keamanan PBB dengan memberikan sanksi lebih berat terhadap Iran, juga proses penyelesaian kasus lumpur Lapindo serta DCA RI-Singapura.