Sejarah NU Lombok (1): Berawal dari PIL di Ampenan 1934
NU Online · Rabu, 22 November 2017 | 21:25 WIB
Untuk tujuan Aswaja itu, mereka mendirikan sebuah organisasi bernama Persatuan Islam Lombok (PIL).
Tokoh dan ulama itu menggabungkan dua aktivitas yang terkenal dalam sejarah penyebaran dan perkembangan Islam. Mereka adalah pedagang di samping berdakwah. Karena itulah, pergaulan mereka dengan berbagai kalangan dan wilayah terbentuk dengan baik. Termasuk dengan pulau Jawa.
Kebiasaan bertemu dengan berbagai kalangan itulah, menyebabkan mereka mendapat pengetahuan tentang organisasi mana yang berhaluan Aswaja, selaras dengan PIL dan yang bukan. Baik di tingkat lokal suatu wilayah, maupun yang telah berkembang di tingkat nasional.
Mungkin karena ingin memperkuat jaringan Aswaja yang lebih luas, tokoh dan ulama PIL berniat memasuki organisasi berhaluan Aswaja di tingkat nasional. Dari hasil informasi yang mereka dapat, Nahdlatul Ulama adalah organisasi Aswaja yang telah berkembang luas dan bisa dibilang organisasi yang nasional.
Pada akhir 1934, mereka sepakat untuk memasuki Nahdlatul Ulama dengan menghubungi langsung HBNO di Surabaya dengan menjumpai KH M Dahlan, pengurus HBNO yang membawahi wilayah timur.
Hasil pertemuan itu, mereka direstui mendirikan NU Cabang Ampenan dengan kepengurusan tokoh dan ulama yang berada di PIL. TGH Mustafa Bakri, Sayid Ahmad Al-Idrus duduk di Syuriyah, sementara Sayuti (kakak kandung TGH Mustafa Bakri), duduk di tanfidziyah.
Di antara kegiatan yang diikuti cabang Ampenan adalah Muktamar NU ke-14 yang berlangsung di Magelang. (Abdullah Alawi, disarikan dari NU Lombok, Sejarah Terbentuknya Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat disertai Doa Istighotsah, dan Wirid Harian)
Terpopuler
1
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
2
Targetkan 45 Ribu Sekolah, Kemendikdasmen Gandeng Mitra Pendidikan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan AI
3
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
4
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
5
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
6
Pimpinan DPR Bantah Gaji Naik, tapi Dapat Berbagai Tunjangan Total hingga Rp70 Juta
Terkini
Lihat Semua