Israel Jadi Negara yang Paling Banyak Dikecam PBB pada 2020

New York, NU Online
Sebuah organisasi non-pemerintah yang berbasis di Genewa, UN Watch, melaporkan bahwa Israel merupakan negara yang paling banyak dikecam Majelis Umum Perseritakan Bangsa-Bangsa (PBB) sepanjang tahun 2020.

Pekan lalu saja, PBB mengeluarkan dua resolusi kecaman terhadap Israel. Jadi, berdasarkan data UN Watch, dilansir laman Aljazeera, Kamis (24/12), jika ditotal ada 17 Resolusi PBB yang berisi kecaman terhadap Israel pada tahun ini. Jumlah kecaman PBB kepada Israel ini lebih banyak tiga kali lipat dari negara-negara lainnya, yang rata-rata hanya enam kecaman saja selama tahun 2020. Korea Utara, Myanmar, Suriah, dan Iran mendapatkan satu kecaman dari PBB, sementara Krimea dua kecaman. 

Salah satu Resolusi PBB berbunyi, Israel seringkali mengeksploitasi sumber daya alam milik Palestina di wilayah Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki. Sementara Resolusi PBB pada bulan November lalu menyatakan kekhawatirannya jika Israel tidak menarik diri dari Dataran Tinggi Golan Suriah yang mereka kuasai sejak 1967. Lebih dari itu, PBB menyebut bahwa pendudukan dan aktivitas Israel lainnya di wilayah itu merupakan ilegal. 

Kemudian pada Oktober, PBB mengeluarkan resolusi terkait pengungsi Palestina. Berdasarkan resolusi itu, agar persoalan pengungsi Palestina harus diselesaikan dan PBB mendesak agar kedua belah pihak yang bertikai melindungi properti pengungsi Palestina serta pendapatan mereka. 

Sekadar informasi, Resolusi PBB memang tidak bersifat mengikat namun itu merupakan pernyataan penting dari sikap PBB di pentas dunia. 

Bulan lalu, Duta Besar Timur Tengah untuk PBB, Nickolay Mladenov, mengaku cemas dengan langkah Israel yang terus membangun di wilayah Yerusalem Timur yang diduduki. Mladenov menegaskan, apa yang dilakukan Israel itu melanggar hukum internasional. 

Awal tahun ini, Israel telah menangguhkan hubungannya dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), setelah OHCHR merilis daftar lebih dari 100 perusahaan yang bekerja di permukiman ilegal di Tepi Barat. Kemudian pada Oktober lalu, Israel menghentikan penerbitan visa untuk pekerja hak asasi manusia PBB di Palestina. Lebih dari itu, Israel memaksa mereka, termasuk Direktur OHCHR James Heenan, untuk pergi.

Pewarta: Muchlishon
Editor: Fathoni Ahmad