Pesantren Kempek Desak Pemerintah Perkuat Pengakuan Lulusan Pondok Pesantren

Cirebon, NU Online
Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon, Jawa Barat mendorong pemerintah untuk memperluas pengakuan formal terhadap kompetensi lulusan pesantren dan menjadikannya prioritas nasional di berbagai sektor pembangunan.

Usulan itu disampaikan melalui rekomendasi hasil Seminar Nasional bertajuk “Menjaga Ruh Pesantren di Era Teknologi: Peran Tasawuf dalam Peradaban Modern” yang digelar di Cirebon, Sabtu lalu.

Rekomendasi tersebut menyoroti tantangan pesantren di era teknologi 5.0, seperti kesenjangan regulasi, stigma di pasar kerja, minimnya kemitraan strategis dengan pelaku industri, serta terbatasnya akses internasional dalam diplomasi budaya Islam moderat.

“Pesantren sudah terbukti menjadi benteng moral bangsa, tapi dukungan regulasi dan kesempatan kerja masih belum setara dengan lembaga pendidikan lainnya,” kata Ketua Panitia, Ustaz Ahmad Ashif Shofiyullah.

Pesantren Kempek merumuskan lima bidang strategis dalam rekomendasinya. Pertama, bidang kebijakan dan regulasi, yakni perluasan pengakuan kompetensi lulusan pesantren melalui sertifikasi yang diakui nasional dan internasional.

Kedua, dukungan ekonomi dan bisnis, dengan membuka kemitraan berkelanjutan di bidang agribisnis, teknologi, industri kreatif, dan jasa. Pesantren juga diusulkan mendapat insentif fiskal, akses pembiayaan, dan pelatihan manajemen usaha.

Ketiga, pemberdayaan tenaga kerja, yaitu memprioritaskan lulusan pesantren dalam program magang dan penempatan kerja di sektor formal, termasuk penyediaan beasiswa, pelatihan, serta inkubasi bisnis berbasis teknologi.

Keempat, peran pesantren di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial. Pesantren diharapkan menjadi mitra strategis dalam kampanye kesehatan nasional, penanggulangan bencana, hingga pembangunan berkelanjutan.

Kelima, diplomasi budaya dan peran global. Pemerintah diminta memfasilitasi pesantren dalam pertukaran pelajar, pelatihan lintas budaya, dan forum internasional, dengan menjadikan nilai tasawuf sebagai basis diplomasi.

“Semua poin ini tidak hanya untuk memperkuat posisi pesantren, tapi juga untuk mengangkat peran Indonesia dalam percaturan dunia,” ujar Ashif.

Rekomendasi yang disepakati peserta seminar itu rencananya akan disampaikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, serta pemangku kepentingan lainnya.

Seminar nasional ini melibatkan pengasuh pesantren, akademisi, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah. Acara dihadiri puluhan perwakilan pesantren dari wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.