Deindustrialisasi Gerogoti Indonesia, Krisis Sejak 1998 Kini Mencapai Titik Kritis

Jakarta, NU Online

Indonesia sedang menghadapi badai sunyi yang mengancam jantung perekonomian nasional, deindustrialisasi yang selama ini dianggap sebagai fenomena musiman ternyata telah berlangsung sejak lama dan kini mencapai titik kritisnya.

Ekonom senior dari IFG Progress Ibrahim kholilul Rohman mengungkapkan bahwa deindustrialisasi ini bukan hal baru, tetapi fenomena yang telah terjadi sejak 1998.

"Ini bukan fenomena baru, sejak krisis tahun 1998 pertumbuhan sektor manufaktur kita selalu di bawah pertumbuhan ekonomi secara umum," ungkap Ibrahim kepada NU Online pada Kamis (9/5/2025).

Pernyataan Ibrahim diperkuat oleh data dari jurnal IFG Progress dalam Economic Bulletin
yang menyebut bahwa industri tekstil dan garmen salah satu sektor padat karya andalan Indonesia yang kini mendekati fase sunset industry.

Data itu mencatat bahwa Indonesia telah lama kehilangan keunggulan industri manufaktur, terutama terhadap pesaing regional seperti Vietnam.

"Tahun 2005 ekspor elektronik Indonesia masih tiga kali lipat Vietnam. Tapi tahun 2015 kita sudah kalah tinggal setengahnya, produk kita tidak lagi kompetitif," jelasnya.

Hal itu ditandai dengan penurunan kapasitas produksi, banjirnya produk impor, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang mencapai lebih dari 250 ribu pekerja sejak akhir 2022.

"Kalau banyak PHK, artinya satu orang pekerja akan menanggung banyak orang yang tidak bekerja. Dependency ratio-nya meningkat dan ini bisa menghambat keberlanjutan ekonomi kita," kata Ibrahim.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia segera menghadapi bonus demografi yang bersinggungan dengan risiko populasi yang menua atau disebut aging population.

"Kalau waktu muda tidak produktif karena tak ada pekerjaan maka di masa tua mereka tidak akan punya jaminan kesehatan dan dana pensiun. Ini bom waktu sosial," jelas Pengurus Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU itu.

Salah satu contohnya adalah sektor tekstil yang ditulis oleh IFG Progress bahwa penurunan produktivitas di industri ini bukan hanya karena guncangan global  tetapi juga akibat struktur industri yang tak efisien, teknologi usang, dan rendahnya investasi di research & deveplopment. Sejak 2015, lebih dari 80 persen mesin produksi di sektor ini tergolong usang.

Ibrahim menegaskan bahwa solusi untuk krisis ini adalah menekankan pentingnya perombakan sistem pendidikan, terutama pendidikan kejuruan dan penguatan literasi digital.

"Pendidikan kejuruan harus ditingkatkan kualitasnya agar lulusannya terserap langsung di industri, kemudian yang tidak kalah penting investasi di pendidikan STEM (sains, teknologi, teknik, matematika) sejak dini," ucapnya.

Ia juga menyoroti ancaman dari kecanggihan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan otomasi yang dapat menggantikan banyak pekerjaan.

"Kita harus punya roadmap keterampilan digital. Kalau tidak, yang akan digantikan AI bukan cuma buruh pabrik tapi juga lulusan perguruan tinggi," ujar Dosen SKSG UI itu. .

Lebih lanjut, Ibrahim menyoroti pentingnya iklim investasi yang sehat yakni menertibkan regulasi berbelit dan ormas yang kerap kali membuat investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia.

"Kalau pemerintah tak menertibkan hambatan-hambatan seperti regulasi berbelit atau ormas yang mengganggu, maka investor tidak akan masuk. Padahal kita butuh foreign direct investment untuk menghidupkan industri kembali," tuturnya.

Menurut data BPS 2023, sektor tekstil menyerap hampir empat juta tenaga kerja, setara dengan hampir 20 persen dari seluruh pekerja manufaktur nasional. Namun angka ini bisa terus menyusut jika langkah-langkah strategis tidak segera diambil.

“Deindustrialisasi bukan hanya soal hilangnya pabrik. Ini tentang hilangnya masa depan generasi pekerja,” pungkas Ibrahim.